Kompas.com - 21/04/2016, 11:54 WIB
Unjuk rasa sopir taksi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (22/3/2016), menuntut aplikasi Uber dan GrabCar diblokir. Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comUnjuk rasa sopir taksi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (22/3/2016), menuntut aplikasi Uber dan GrabCar diblokir.
|
EditorReza Wahyudi

KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan mengenai penyelenggaraan taksi online atau transportasi berbasis aplikasi. Salah satu pasal dalam aturan baru tersebut menyebutkan bahwa kendaraan yang dipakai tidak boleh atas nama pribadi.

Pemilik kendaraan yang ingin bergabung dengan armada angkutan berbasis aplikasi, misalnya GrabCar atau Uber, wajib mengubah surat tanda nomor kendaraan (STNK) mengatasnamakan badan hukum.

“Adapun taksi online wajib didaftar dan atas nama dalam STNK harus berbadan hukum atau sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Pasal 139 ayat 4,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Pudji Hartanto Iskandar kepada KompasTekno, Rabu (20/4/2016) malam.

“Jadi yang mau gabung (dengan transportasi berbasis aplikasi) harus mutasi STNK ke berbadan hukum,” ujarnya.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang dimaksud Pudji mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 139 ayat 4 dalam peraturan itu menyebutkan bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Kemenhub Sudah Terbitkan Aturan Taksi Online, Ini Poin-poinnya

Persyaratan soal STNK atas nama perusahaan juga dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No 32 Tahun 2016 yang baru saja dikeluarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih detailnya, dimuat dalam Pasal 18 ayat 3 huruf c. Disebutkan bahwa kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa harus dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa STNK atas nama perusahaan, kartu uji, dan kartu pengawasan.

Angkutan sewa merupakan kendaraan yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dan area operasinya bebas. Contohnya adalah kendaraan rental atau angkutan sewa berbasis aplikasi, seperti GrabCar dan Uber.

Kendaraan yang digunakan oleh GrabCar atau Uber selama ini merupakan kendaraan pribadi. Pemiliknya tergabung dalam sebuah koperasi atau badan usaha Indonesia yang bermitra dengan perusahaan aplikasi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.