Kemenkominfo Jelaskan soal Mobil Internet yang Terbengkalai

Kompas.com - 23/05/2016, 11:19 WIB
Puluhan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan yang terparkir di Jalan Usaha Bersama, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya (23/5/2016). KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANPuluhan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan yang terparkir di Jalan Usaha Bersama, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya (23/5/2016).
|
EditorReza Wahyudi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) memberikan penjelasan terkait puluhan mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) yang dibiarkan terlantar.

Pantauan KompasTekno, Senin (23/5/2016), penjelasan tersebut berbentuk serangkaian kicauan melalui akun resmi @Kemkominfo. Di antaranya menyebutkan bahwa MPLIK merupakan program yang sudah dihentikan sejak 2014 lalu.

MPLIK sejatinya diluncurkan pada 2010 dan mulai beroperasi pada 2011 silam. Artinya, saat itu kementerian masih dipimpin oleh Menkominfo terdahulu, Tifatul Sembiring.

Program tersebut bertujuan membuka akses layanan internet dan telepon pada masyarakat di daerah tertinggal, terpencil atau perbatasan. Penyelenggaraannya bertumpu pada dana universal service obligation (USO).

Pemerintah tidak sendirian menyelenggarakan MPLIK ini. Setelah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, diputuskan pada 2011 lalu bahwa pelaksana proyek adalah PT Aplikanusa Lintasarta (PT LA).

Selanjutnya, PT LA menunjuk PT Wira Eka Bakti (WEB) sebagai vendor penyediaan mobil dan komputer yang dipakai sebagai MPLIK. Mobil inilah yang saat ini sedang heboh dibicarakan karena terbengkalai di Jalan Usaha Bersama, Kalimantan Barat.

Sementara itu Kemenkominfo berkewajiban membayar jasa penyelenggaraan program tersebut, sesuai service level agreement dengan perusahaan pelaksana proyek. Setelah lebih kurang tiga tahun berjalan, program MPLIK tersebut dihentikan dan menyisakan hutang.

“Sejak 31 Desember 2014 program tersebut dihentikan atas dasar rekomendasi moratorium seusuai pembahasan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perhitungan penyelesaian hutang/piutang antara Kemenkominfo dengan penyedia jasa dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),” kicau akun @Kemkominfo.

“Sejak 2014 sampai 2016 telah diselesaikannya 47 sengketa kontrak USO yang memiliki kekuatan hukum dan masih ada 33 kontrak yang masih dalam proses. Kewajiban Kemenkominfo melalui Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) telah dibayarkan berdasarkan keputusan BANI,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, USO diperoleh dari kontribusi operator layanan telekomunikasi dan dipakai untuk tujuan pemerataan telekomunikasi ke seluruh Indonesia. Dana yang disumbangkan operator adalah 1,25 persen dari pendapatan usaha mereka dan disetor setiap kuartal.

Pengganti MPLIK

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X