5 Skema TKDN Ponsel 4G Batal, Pemerintah Godok Aturan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatalkan rencana penerapan lima skema sebagai persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ponsel 4G LTE.

Lima skema kandungan komponen lokal perangkat 4G yang batal adalah soal pilihan investasi dalam bentuk 100 persen hardware; 75 persen hardware dan 25 persen software; 50 persen hardware dan software; 25 persen hardware dan 75 persen software; serta 100 persen software.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan rata-rata industri keberatan dengan skema tersebut sehingga diputuskan untuk diubah.

"Skema software-hardware 75:25 persen dan 50:50 persen itu selama ini memang belum dilaksanakan dan menjadi keberatan para industri hardware," ujar Putu saat dihubungi KompasTekno, Senin (13/6/2016).

"Supaya lebih tegas, pilihan investasinya (diubah) jadi di bidang hardware atau software saja," imbuhnya.

Vendor, lanjut Putu, bisa memilih untuk investasi 100 persen di bidang software atau hardware. Investasi tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam memenuhi nilai TKDN.

Selain itu, model investasi juga bakal menentukan ponsel di rentang harga manakah yang boleh dijual oleh vendor tersebut di Indonesia. Bila hanya investasi software, maka vendor diizinkan mengimpor ponsel 4G LTE yang harganya Rp 8 juta atau lebih.

"Sekarang skema baru ini belum dibakukan. Masih digodok di biro hukum perindustrian," pungkas Putu.

Skema mengenai aturan TKDN diatur oleh tiga kementerian, yaitu Kemenperin, Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca: Begini Skema TKDN Ponsel 4G yang Baru

Keberatan industri ponsel

Sebelumnya, asosiasi industri ponsel sempat mengutarakan keberatan dengan skema TKDN yang sedang dibahas pemerintah. Saat itu skema yang dimaksud masih terdiri dari lima poin berupa kombinasi investasi hardware dan software.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), Lee Kang Hyun mengatakan bahwa inti keberatan tersebut adalah soal keberadaan pilihan investasi 100 persen software.

Baca: Pemerintah Diminta Hapus Aturan "100 Persen Software" Ponsel 4G

Pria yang akrab disapa Mr Lee itu beralasan, investasi di bidang software sangat murah. Bahkan jauh lebih murah dibandingkan dengan investasi hardware.