"Bikin pabrik di Indonesia itu cost-nya lebih mahal ketimbang impor utuh. Banyak komponen yang tidak bisa diproduksi di sini," ujarnya saat itu.
Dia pun menegaskan akan menggugat melalui PTUN jika pemerintah tetap merilis pilihan 100 persen software untuk pemenuhan TKDN.
Di sisi lain, pemerintah mengaku tak bisa begitu saja menghapus pilihan investasi 100 persen software. Mereka menganggap bila hanya berkutat di hardware, Indonesia bisa menjadi negara blue collar alias negara buruh.
Baca: TKDN "100 Persen Hardware" Ponsel 4G Dipastikan Dihapus
Pemerintah juga melihat dan mempertimbangkan perbandingan antara pendapatan suatu vendor dan besar investasi yang dikucurkan ke Tanah Air.
"Hitung saja berapa mereka investasi dan berapa pendapatan di sini. Kalau signifikan, misalnya investasi 20 persen dari pendapatan, baru boleh marah," ujar Menkominfo Rudiantara yang juga ikut dalam pembahasan skema TKDN bersama Kemenperin dan Kemendag.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.