5 Skema TKDN Ponsel 4G Batal, Pemerintah Godok Aturan Baru

Kompas.com - 14/06/2016, 09:10 WIB
Fasilitas perakitan ponsel 4G Lenovo di pabrik milik TDK yang terletak di Serang, Banten. Reska K. Nistanto/KOMPAS.comFasilitas perakitan ponsel 4G Lenovo di pabrik milik TDK yang terletak di Serang, Banten.
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatalkan rencana penerapan lima skema sebagai persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ponsel 4G LTE.

Lima skema kandungan komponen lokal perangkat 4G yang batal adalah soal pilihan investasi dalam bentuk 100 persen hardware; 75 persen hardware dan 25 persen software; 50 persen hardware dan software; 25 persen hardware dan 75 persen software; serta 100 persen software.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, mengatakan rata-rata industri keberatan dengan skema tersebut sehingga diputuskan untuk diubah.

"Skema software-hardware 75:25 persen dan 50:50 persen itu selama ini memang belum dilaksanakan dan menjadi keberatan para industri hardware," ujar Putu saat dihubungi KompasTekno, Senin (13/6/2016).

"Supaya lebih tegas, pilihan investasinya (diubah) jadi di bidang hardware atau software saja," imbuhnya.

Vendor, lanjut Putu, bisa memilih untuk investasi 100 persen di bidang software atau hardware. Investasi tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam memenuhi nilai TKDN.

Selain itu, model investasi juga bakal menentukan ponsel di rentang harga manakah yang boleh dijual oleh vendor tersebut di Indonesia. Bila hanya investasi software, maka vendor diizinkan mengimpor ponsel 4G LTE yang harganya Rp 8 juta atau lebih.

"Sekarang skema baru ini belum dibakukan. Masih digodok di biro hukum perindustrian," pungkas Putu.

Skema mengenai aturan TKDN diatur oleh tiga kementerian, yaitu Kemenperin, Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca: Begini Skema TKDN Ponsel 4G yang Baru

Keberatan industri ponsel

Sebelumnya, asosiasi industri ponsel sempat mengutarakan keberatan dengan skema TKDN yang sedang dibahas pemerintah. Saat itu skema yang dimaksud masih terdiri dari lima poin berupa kombinasi investasi hardware dan software.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), Lee Kang Hyun mengatakan bahwa inti keberatan tersebut adalah soal keberadaan pilihan investasi 100 persen software.

Baca: Pemerintah Diminta Hapus Aturan "100 Persen Software" Ponsel 4G

Pria yang akrab disapa Mr Lee itu beralasan, investasi di bidang software sangat murah. Bahkan jauh lebih murah dibandingkan dengan investasi hardware.

"Bikin pabrik di Indonesia itu cost-nya lebih mahal ketimbang impor utuh. Banyak komponen yang tidak bisa diproduksi di sini," ujarnya saat itu.

Dia pun menegaskan akan menggugat melalui PTUN jika pemerintah tetap merilis pilihan 100 persen software untuk pemenuhan TKDN.

Di sisi lain, pemerintah mengaku tak bisa begitu saja menghapus pilihan investasi 100 persen software. Mereka menganggap bila hanya berkutat di hardware, Indonesia bisa menjadi negara blue collar alias negara buruh.

Baca: TKDN "100 Persen Hardware" Ponsel 4G Dipastikan Dihapus

Pemerintah juga melihat dan mempertimbangkan perbandingan antara pendapatan suatu vendor dan besar investasi yang dikucurkan ke Tanah Air.

"Hitung saja berapa mereka investasi dan berapa pendapatan di sini. Kalau signifikan, misalnya investasi 20 persen dari pendapatan, baru boleh marah," ujar Menkominfo Rudiantara yang juga ikut dalam pembahasan skema TKDN bersama Kemenperin dan Kemendag.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X