Kompas.com - 15/06/2016, 17:36 WIB
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, didesak untuk menghapus pasal pencemaran nama baik dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut diusulkan untuk digabung ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini tengah direvisi di DPR.

Hal tersebut perlu dilakukan agar ada kepastian hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik terkait undang-undang mana yang akan diterapkan dalam dakwaan. Dua aturan tentang pencemaran nama baik, yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dikhawatirkan justru tumpang tindih.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, memandang, kedua pasal itu memiliki fungsi yang sama untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial.

”Jika ada dua kasus pencemaran nama baik, tapi pelakunya diberikan hukuman yang beda, ini, kan, akhirnya tidak memberikan kepastian hukum,” tutur Wahyudi dalam diskusi ”Revisi UU ITE dan Arah Kebijakan Penatakelolaan Dunia Maya”, Selasa (14/6), di Jakarta.

Wahyudi mengatakan, pihaknya berharap Pasal 21 Ayat (3) UU ITE dihilangkan. Keberadaan pasal itu dikhawatirkan menghalangi esensi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi karena dapat menimbulkan ketakutan.

Sementara itu, peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mendorong adanya pengaturan tentang mekanisme penangkapan dan proses peradilan terhadap kejahatan di internet. Dengan demikian, tidak ada lagi korban yang berjatuhan karena terjerat dengan UU ITE.

Selain itu, tambahnya, KUHP juga masih dapat mengakomodasi dasar kejahatan di dunia maya. Pasalnya, kejahatan tersebut termasuk kejahatan konvensional yang sudah dibahas oleh KUHP, sedangkan di dalam UU ITE justru tidak dijelaskan secara mendetail tentang kategorisasi penghinaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan beberapa usulan revisi UU ITE ke DPR. Khusus soal pasal pencemaran nama baik, Kementerian Kominfo mengusulkan agar ada revisi terkait ancaman pidana. UU ITE mengatur, pencemaran nama baik diancam pidana 6 tahun penjara. Sementara KUHP mengatur ancaman maksimal 4 tahun penjara (Pasal 311).

”Penjelasan Pasal 27 Ayat 3 seharusnya mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP sehingga kriteria penghinaan lebih terukur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta penegak hukum,” kata Ismail.

Saat ini, revisi UU ITE tengah dibahas Panitia Kerja UU ITE di Komisi I DPR. (C07)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Macam-Macam Aplikasi Perkantoran dan Fungsinya

Macam-Macam Aplikasi Perkantoran dan Fungsinya

Software
Jadwal Update ColorOS 13 untuk Pengguna HP Oppo di Indonesia

Jadwal Update ColorOS 13 untuk Pengguna HP Oppo di Indonesia

Software
7 Trik Mengatasi Patah-patah saat Main Free Fire

7 Trik Mengatasi Patah-patah saat Main Free Fire

Software
5 Perbedaan Grup dan Komunitas WhatsApp, Mulai Komposisi Anggota hingga Cara Mengelolanya

5 Perbedaan Grup dan Komunitas WhatsApp, Mulai Komposisi Anggota hingga Cara Mengelolanya

Software
Arti Kata Gaslighting yang Jadi Word of The Year 2022

Arti Kata Gaslighting yang Jadi Word of The Year 2022

Internet
Polisi China Razia Ponsel Warga , Cek Aplikasi Instagram, Twitter, Telegram Warga

Polisi China Razia Ponsel Warga , Cek Aplikasi Instagram, Twitter, Telegram Warga

Gadget
Daftar Lengkap Harga Set Top Box TV Digital, Mulai Rp 100.000

Daftar Lengkap Harga Set Top Box TV Digital, Mulai Rp 100.000

e-Business
33 Set Top Box Harga Rp 200.000-an buat Nonton Siaran TV Digital

33 Set Top Box Harga Rp 200.000-an buat Nonton Siaran TV Digital

Hardware
15 Hal tentang Migrasi TV Analog ke TV Digital yang Wajib Diketahui

15 Hal tentang Migrasi TV Analog ke TV Digital yang Wajib Diketahui

e-Business
Miliarder dan Bos Kripto Rusia Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

Miliarder dan Bos Kripto Rusia Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

e-Business
TV Digital Tidak Ada Sinyal Siaran? Begini 4 Cara Mengatasinya

TV Digital Tidak Ada Sinyal Siaran? Begini 4 Cara Mengatasinya

e-Business
Siaran TV Analog Resmi Dimatikan di Bandung, Batam, Semarang, Solo, Yogya, dan Surabaya

Siaran TV Analog Resmi Dimatikan di Bandung, Batam, Semarang, Solo, Yogya, dan Surabaya

Internet
Peluncuran Xiaomi 13 Ditunda Karena China Berduka

Peluncuran Xiaomi 13 Ditunda Karena China Berduka

Gadget
[POPULER TEKNO] Cara Buat Spotify Wrapped 2022 | Infinix Zero 5G 2023 Harga Rp 3 Jutaan | Akhir Perseteruan Elon Musk Vs Apple

[POPULER TEKNO] Cara Buat Spotify Wrapped 2022 | Infinix Zero 5G 2023 Harga Rp 3 Jutaan | Akhir Perseteruan Elon Musk Vs Apple

Internet
45 Link Download Twibbon Hari Disabilitas Internasional 2022 dan Cara Pakainya

45 Link Download Twibbon Hari Disabilitas Internasional 2022 dan Cara Pakainya

Internet
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.