Dituding Monopoli di Luar Jawa, Ini Tanggapan Telkomsel

KOMPAS.com – Telkomsel menanggapi pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait praktik monopoli layanan telekomunikasi di luar Pulau Jawa.

Tanggapan ini terkait dengan tudingan salah satu operator seluler di Indonesia yang mengatakan layanan telekomunikasi Telkomsel terlalu dominan di luar Pulau Jawa. Dominasi Telkomsel disebut mencapai 80 persen pasar, jauh di atas batas ketentuan undang-undang persaingan usaha, yaitu 50 persen.

Telkomsel menegaskan bahwa dominasinya di luar pulau Jawa bukan merupakan praktik monopoli, melainkan proses panjang yang dimulai sejak 1995.

“Saat itu operator lain lebih fokus membangun di pulau Jawa dan kota besar yang secara bisnis lebih menguntungkan,” kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati, dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Senin (20/6/2016),

Terlebih lagi lokasi-lokasi pembangunan jaringan di luar pulau Jawa memiliki pasar yang tidak besar dan pada saat yang bersamaan CAPEX (capital expenditure/dana belanja modal) yang dikeluarkan sangat besar. Begitu pula ketika dioperasikan, juga lebih mahal karena biaya produksi dan operasional jauh lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa.

Telkomsel sendiri saat ini mengklaim memiliki 116.000 BTS yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, di mana angka penambahan jaringan ini dilakukan secara konsisten dengan rata-rata sebesar 25 persen setiap tahunnya.

"Komitmen ini akan terus dijaga sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia di berbagai lokasi yang dapat menikmati layanan telekomunikasi yang berkualitas,” ujar Adita.

Terkait tudingan praktik monopoli ini, Telkomsel disebut memborong produk-produk salah satu operator seluler. KPPU masih akan meneliti kebenaran informasi itu. (Baca: KPPU Akan Selidiki Dua Kasus Terkait Indosat versus Telkomsel)

KPPU saat ini masih meneliti kebenaran informasi tentang praktik monopoli ini. Jika terbukti benar, maka Telkomsel dianggap melanggar seperti yang tertuang di pasal 19b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

Isi pasal 19b adalah menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha, maka dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.