Telkomsel Bantah Tudingan Upaya Pembatalan 2 Regulasi Telekomunikasi

Kompas.com - 24/06/2016, 15:41 WIB
Ilustrasi pengguna smartphone 4G Telkomsel. Reska K. Nistanto/KompasTeknoIlustrasi pengguna smartphone 4G Telkomsel.
|
EditorOik Yusuf

JAKARTA, KOMPAS.com - Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati menjawab tudingan soal Telkomsel yang disebut ingin membatalkan dua regulasi tentang telekomunikasi.

Regulasi yang dimaksud adalah PP No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan PP No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dan rencana Peraturan Menteri Komunikasi.

Menurut wanita yang akrab disapa Dita itu, Telkomsel dalam menjalankan bisnisnya selalu berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan patuh pada ketentuan yang berlaku. 

"Terkait dengan hal tersebut (tudingan upaya penggagalan revisi PP), tentunya Telkomsel tidak berupaya melakukan intervensi terhadap regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata Dita.

"Regulasi merupakan domain pemerintah dan Telkomsel sangat  menghormati proses pembuatan regulasi dan kebijakan tersebut," imbuhnya.

Sementara menanggapi pendapat tentang penguasaan pasar oleh Telkomsel di luar Pulau Jawa, Dita mengatakan hal tersebut diraih melalui sebuah proses yang panjang dan jatuh bangun yang luar biasa sejak berdirinya perusahaan di tahun 1995.

Sebelumnya, sumber dalam industri menyebut Telkom dan Telkomsel berupaya menghalangi revisi regulasi yang mengatur tentang biaya interkoneksi dan berbagi jaringan aktif (network sharing).

Baca: Di Balik Perseteruan Indosat-Telkomsel, Ada Isu Pembatalan Dua Regulasi Telekomunikasi

Telkom dan Telkomsel juga sebelumnya disebut melakukan praktik bisnis tidak sehat oleh Indosat Ooredoo.

Keluhan tersebut adalah soal dominasi Telkomsel di luar Jawa, halangan untuk menyewa jaringan milik Telkom dan hambatan dalam pewujudan aturan mengenai network sharing serta penurunan tarif interkoneksi.

Khusus mengenai aturan network sharing, pemerintah berencana menempatkannya dalam revisi Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X