Diajak Lawan Telkomsel, Ini Tanggapan Tri

JAKARTA, KOMPAS.com - Vice President Director Hutchison Three Indonesia (Tri) Danny Buldansyah menolak jika harus “berperang” melawan dominasi Telkomsel di luar Pulau Jawa. Menurutnya lebih baik membenahi internal dan menyerahkan urusan dominasi itu pada regulator.

“Yang paling penting efisiensi biaya dulu. Kami tidak protes, tapi mengingatkan pemerintah agar disikapi (soal) dominasi luar Jawa oleh satu operator,” ujarnya saat dihubungi KompasTekno, Jumat (24/6/2016).

“Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam (internal operator) sebelum berperang dengan orang lain,” imbuhnya.

Dalam menghadapi hal ini, pemerintah diharapkan bertindak membuat regulasi yang seimbang. Regulasi itu juga harus bisa mendorong operator lain yang relatif kecil untuk bisa tumbuh.

Misalnya bisa saja mendorong soal network sharing, konsep yang digadang-gadang membuat belanja modal dalam hal jaringan menjadi lebih murah. Atau membuat perusahaan over the top (OTT) memakai server yang ada di Indonesia sehingga biaya akses yang dikeluarkan oleh penyedian layanan internet jadi lebih kecil.

“Menurut saya, operator dominan tidak perlu ditindak. Tindakan yang diperlukan adalah menciptakan regulasi yang mendorong operator yang relatif kecil, sehingga bisa berkembang dan tumbuh secara sehat,” terang Danny.

“(Wujudnya) bisa network sharing, bisa biaya permit (perizinan) yg diturunkan, atau soal biaya sewa infrastruktur pendukung,” pungkasnya.

Protes dominasi Telkomsel

Sebelumnya, Presiden Direktur dan CEO Indosat Alexander Rusli mengajukan protes terkait dominasi Telkomsel di luar Jawa. Selain itu dia juga merasa Telkom, sebagai salah satu pemilik jaringan backbone di luar Jawa, cenderung menganakemaskan Telkomsel.

Alex kemudian menghimbau operator lain, yakni yakni XL Axiata, Hutchison Three (Tri), dan Smartfren Telecom agar tidak bungkam dan turut bicara soal dominasi tersebut.

“(Operator seluler lain) Jangan takut, ngomong apa adanya saja. Kan kepentingan kita sama, jangan ngedumel di belakang layar saja,” ujar pria yang kerap disapa Alex ini kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa lalu.

Baca: Pesan Bos Indosat ke XL, Smartfren, dan Tri, Jangan Takut

Pasalnya, pangsa pasar Telkomsel di luar Jawa diperkirakan sudah lebih dari 80 persen. Angka itu jauh di atas batas ketentuan undang-undang persaingan usaha yang sebesar 50 persen.

Jika dominasi itu semakin besar, katakanlah 90 persen, maka Telkomsel sudah tak terbendung dan bisa saja naik ke 100 persen. Saat hal ini terjadi, menurut Alex, masyarakat di luar Jawa tak akan punya pilihan operator lain.

“Kalau mereka sudah 100 persen, akan sulit bagi kami untuk berkompetisi. Ini seperti kembali ke zaman (monopoli) Telkom untuk telepon fixed line nasional lagi,” keluhnya.

Bukan cuma dominasi

Masalah antara Telkomsel dan Indosat sendiri bukan cuma soal dominasi. Keduanya juga berselisih pendapat mengenai aturan penurunan tarif interkoneksi dan network sharing. Telkomsel menolak, sedangkan Indosat mendukung perwujudan aturan tersebut.

Biaya interkoneksi sendiri adalah komponen yang dikeluarkan operator untuk melakukan panggilan lintas jaringan. Biaya merupakan salah satu komponen yang menentukan besaran tarif ritel.

Sedangkan network sharing adalah konsep mengenai satu perangkat jaringan aktif yang digunakan oleh beberapa operator berbeda. Konsep demikian dinilai bisa membantu memangkas biaya pembangunan jaringan sekaligus mempercepat proses pembangunannya.

Rencananya Kementerian Komunikasi dan Informatika berniat mengatur soal penurunan tarif interkoneksi ini dalam peraturan menteri. Sedangkan network sharing rencananya dimasukkan dalam penyesuaian Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Sumber dalam industri telekomunikasi yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Telkom dan Telkomsel berusaha menjegal agar revisi aturan tersebut dibatalkan.

"Peraturan itu dilobi habis-habisan supaya tidak ditandatangani,” ujar sumber itu.

Baca: Di Balik Perseteruan Indosat-Telkomsel, Ada Isu Pembatalan 2 Regulasi Telekomunikasi