Belum Kelar sejak 2015, Tarif Interkoneksi Diminta Segera Dipastikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menilai, aturan tarif baru interkoneksi operator telekomunikasi sudah sangat berlarut-larut. Aturan itu mulai dibahas sejak Januari 2015 dan hingga kini belum menemui titik tengah.

"Kami cuma mau kepastian, ini sudah mau 2017," kata dia, Kamis (25/8/2016), usai RDP Komisi 1 DPR RI di Komplek DPR Senayan, Jakarta.

Pada 2 Agustus lalu, Kemenkominfo sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan tarif interkoneksi turun rata-rata 26 persen menjadi Rp 204 per menit untuk semua operator alias simetris. (Baca: Kemenkominfo Tetapkan Tarif Interkoneksi Baru)

Biaya interkoneksi adalah komponen yang harus dibayarkan oleh operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan penggunanya. Sebelumnya, biaya ini disepakati Rp 250 per menit.

Masalahnya, putusan yang menunggu disahkan pada 1 September mendatang itu memicu pro kontra. Dua operator pelat merah, Telkom dan Telkomsel, meminta pemerintah menghitung ulang tarif interkoneksi secara asimetris berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan alias cost based.

Jika didasarkan penghitungan asimetris itu, Telkomsel mengklaim tarif interkoneksi justru naik Rp 280 per menit. Artinya, penerapan Rp 204 per menit akan membuat Telkomsel rugi Rp 76 per menit.

Bagi Alex, penghitungan asimetris ala Telkomsel tak sesuai dengan penghitungan asimetris yang berlaku global. Pria yang juga menjabat CEO itu mengatakan mekanisme asimetris seharusnya mendorong operator dominan mengalah agar ketimpangan bisnis dengan operator kecil tak signifikan.

Tak sesuai ekspektasi, tapi lebih penting kepastian

Lebih lanjut, Alex mengatakan tarif interkoneksi dari surat edaran Menkominfo sejatinya juga tak sesuai ekspektasi Indosat. Operator bernuansa kuning ingin interkoneksi turun hingga Rp 86 per menit.

"Kami juga mau turun lebih dari Rp 204, tapi kami sepakat saja karena paling penting kepastian," ia menuturkan.

Kepastian itu, kata Alex, penting untuk merencanakan peta bisnis tahun 2017. Jika biaya interkoneksi ditetapkan, operator bisa langsung memperkirakan trafik yang masuk, potensi produk baru yang lebih menguntungkan masyarakat, serta investasi jaringan baru.

Hal ini sesuai dengan yang dirasakan XL Axiata, Hutchison Tri, dan Smartfren. Masing-masing sepakat dengan ketetapan surat edaran Kemenkominfo meski tak sepenuhnya puas.

"Pembahasan interkoneksi sudah panjang. Pemerintah akhirnya menetapkan pada 2 Agustus. Walau belum sesuai harapan tapi kami apresiasi," kata Direktur Utama XL Axiata, Dian Siswarini, pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys mengatakan, 30 persen pendapatan Smartfren digunakan untuk membayar interkoneksi ke operator lain. Berdasarkan penghitungannya, biaya interkoneksi bisa diturunkan hingga Rp 100 per menit.

Namun Merza juga tak mau bersikukuh. Ia menganggap ketetapan pemerintah sudah menjadi jalan tengah untuk semua pihak.

"Lebih tidak logis kalau asimetris. Rp 204 pun kami masih berat. Tapi kalau akhirnya sudah dipastikan, menurut kami penurunan itu bisa membantu," ia menuturkan.

Presiden Direktur Hutchison Tri, Danny Buldansyah, juga mengharapkan penurunan hingga Rp 120. Sama seperti rekan-rekan lainnya, Danny lebih memilih kepastian interkoneksi segera ada.

Interkoneksi merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar tarif ritel pelanggan. Selain interkoneksi masih ada unsur lain, seperti margin keuntungan yang diharapkan operator dan biaya promosi.