Kompas.com - 02/09/2016, 14:03 WIB
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunda pemberlakuan tarif interkoneksi yang baru. Sebagai gantinya, operator dibebaskan untuk menggunakan acuan tarif lama atau yang baru.

Penundaan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Noor Iza. Di dalamnya, diumumkan bahwa penundaan dilakukan karena ada operator yang belum mengumpulkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI), sehingga operator dipersilakan memakai acuan lama.

“Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI) telah melakukan komunikasi kepada Penyelenggara dimaksud dan menyampaikan bahwa saat ini DPI belum lengkap terkumpul, sehingga penyelenggara dipersilahkan menggunakan acuan yang lama,” ujar Noor kepada KompasTekno, Kamis (1/9/2016) lalu.

“(Dipersilakan) maksudnya boleh dua-duanya, memakai acuan lama atau acuan sesuai surat edaran (baru) itu boleh,” imbuhnya.

Acuan lama artinya operator kembali pada tarif interkoneksi Rp 250 per menit panggilan telepon. Sedangkan acuan baru, merujuk ada Surat Edaran (SE) No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016, adalah Rp 204 per menit panggilan telepon.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bidang Hukum, I Ketut Prihadi Kresna, juga menegaskan hal serupa. Menurutnya, karena ada surat dari Ditjen PPI tersebut, maka operator bebas saja memilih antara acuan tarif lama atau acuan tarif baru.

“Dalam kesepakatan para operator yang saat ini masih berlaku disebutkan, jika belum ada kesepakatan baru, dapat menggunakan kesepakatan existing. Artinya tarif existing dapat digunakan,” ujar Ketut.

“Dengan adanya surat Dirjen PPI, sekarang sudah ada referensi baru, tapi belum ada kesepakatan. Namun jika ada (operator) yang sepakat menggunakan referensi baru, silakan juga digunakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo mengumumkan penundaan SE No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 yang memuat penurunan tarif interkoneksi rata-rata 26 persen pada 18 skenario panggilan, baik telepon maupun SMS.

Penundaan dilakukan karena ada dua operator yang belum mengumpulkan DPI, yaitu Telkom dan Telkomsel. Selain itu, Kemenkominfo juga menunggu dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat kedua dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diagendakan pekan depan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.