Wicak Hidayat

Penulis teknologi yang saat ini terjun bebas ke dunia startup digital. Ia aktif di Code Margonda bersama komunitas lainnya di Depok. Juga berperan sebagai Tukang Jamu di sebuah usaha rintisan bernama Lab Kinetic.

kolom

Revisi UU ITE dan Nasib Anak-anak Kita

Kompas.com - 05/09/2016, 11:59 WIB
Ilustrasi IstIlustrasi "cyber bullying"
EditorReska K. Nistanto

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah lama dianggap sebagai momok, terutama bagi kalangan penggiat kebebasan berpendapat. Sebabnya, banyak sekali kasus UU ITE digunakan untuk memenjarakan seseorang karena mengemukakan sesuatu melalui internet.

Situs Southeast Asia Freedom of Expression Network (safenetvoice.org) mencantumkan 152 kasus terkait UU ITE. Mulai dari Narliswandi Piliang dan Prita Mulyasari di 2008 hingga Haris Azhar dan beberapa kasus lain di Agustus 2016.

Di sisi lain, saat ini sedang berlangsung proses revisi UU ITE. Salah satunya konon bisa membuat undang-undang itu tak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Ancaman hukuman yang diajukan lebih rendah (4 tahun) membuat tidak ada perlunya penahanan langsung, seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari.

Apa hubungannya? Ini karena Pasal 21 ayat 4 huruf a, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa penahanan dilakukan pada tersangka yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lalu, apakah sudah boleh bersorak-sorai atas revisi yang sedang dalam proses ini?

Di satu sisi, arahnya mungkin sudah benar. Penahanan pada tersangka adalah hal yang sangat memberatkan secara psikologis. Pengurangan ancaman hukuman mungkin bisa mengurangi hal ini.

Namun tetap saja ada ancamannya. Tidak ada yang bisa menghentikan UU ITE tetap digunakan dalam berbagai kasus seperti yang terdaftar di SAFEnet itu. Hanya penanganan status tersangkanya saja yang mungkin berbeda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perundungan Siber

Pasal yang kerap digunakan dalam kasus-kasus itu adalah Pasal 27, mengenai pencemaran nama baik. Namun itu bukan satu-satunya, ada juga Pasal 28 (kebencian) dan Pasal 29 (kekerasan).

Nah, bersamaan dengan revisi yang sedang dalam proses dan dikabarkan sudah menjelang tuntas itu, ternyata ada pula perubahan di Pasal 29. Selain diturunkan ancamannya, ada istilah “baru” yang masuk ke pasal tersebut.

Istilah itu adalah cyberbullying atau bisa juga disebut perundungan siber.

Ist Ilustrasi cyber bullying
Sulit untuk menebak bagaimana ceritanya istilah cyberbullying bisa masuk ke dalam percakapan (dan kemudian draft) revisi UU ITE. Soal ini pun baru diketahui belakangan, di akhir Agustus 2016, saat pembahasannya dianggap sudah mau selesai.

Mau misuh-misuh pun rasanya seperti tidak akan mencapai apa-apa. Jadi, apa dong yang bisa dilakukan?

Pertama-tama, mungkin, adalah kita sama-sama berusaha memahami apa yang dimaksud dengan cyberbullying itu. Pemahaman dimulai dari kata tersebut, yang merupakan “perkawinan” dua kata: cyber dan bullying.

Bullying (atau kerap disebut perundungan) dijelaskan oleh Dan Olweus dalam bukunya di tahun 1993, Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Menurut Olweus, seseorang telah menjadi korban perundungan jika “ia terpapar, berulang-kali dan selama kurun waktu tertentu, pada tindakan negatif yang dilakukan satu atau lebih orang, dan dia mengalami kesulitan membela dirinya.”

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.