Kemenkominfo Siapkan Dua Opsi Sertifikasi Ponsel

Kompas.com - 13/09/2016, 16:15 WIB
Pabrik ponsel dan tablet Evercoss di Semarang, Jawa Tengah. Oik Yusuf/KOMPAS.comPabrik ponsel dan tablet Evercoss di Semarang, Jawa Tengah.
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berniat mengubah tata cara sertifikasi ponsel di Indonesia dengan menawarkan dua opsi. Pertama adalah jalur yang tanpa melalui pengujian, dan kedua melalui pengujian di laboratorium yang ada di Tanah Air.

“Sertifikasi perangkat ini nantinya bisa dua cara. Pertama, tanpa test report, dengan cara mengajukan pengujian perangkat di laboratorium di Indonesia. Kedua, dengan melampirkan hasil tes laboratorium (standar internasional),” jelas Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Noor Iza saat dihubungi KompasTekno, Selasa (13/9/2016).

Lebih detilnya, menurut Noor, vendor yang mengajukan sertifikat Postel namun tidak menyertakan laporan pengujian, maka harus melakukan uji laboratorium dulu di Indonesia.

Hasil dari pengujian di laboratorium lokal ini akan dicek kesesuaiannya dengan standar nasional yang sudah ditetapkan. Bila sudah sesuai, maka perangkat tersebut akan mendapatkan sertifikat Postel.

Namun khusus perangkat genggam yang sudah dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, maka cukup melampirkan dokumen yang dibutuhkan dan sudah sesuai dengan standar internasional.

Selanjutnya, dokumen akan dicek. Bila komponennya sesuai dengan standar nasional, maka akan diterbitkan sertifikat.

Contoh standar nasional yang diuji, imbuh Noor, antara lain berupa daya yang dibutuhkan untuk suatu perangkat bekerja, frekuensi telekomunikasi yang digunakan, emisi spurious (emisi liar) serta Electromagnetic Compatibility (EMC).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi tidak ada uji perangkat. Meski demikian, tetap terjadi (kontrol). Pasalnya sertifikat ini mesti terbit dulu baru bisa memproses barang masuk. Begitu juga pengujian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap berlaku,” terangnya.

Sejauh ini, menurut Noor, kedua mekanisme sertifikasi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

“Tinggal pembuatan Peraturan Menteri (Permen) saja, soal tata caranya,” imbuhnya.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.