Tak Bayar Pajak, Haruskah Google Diblokir?

Kompas.com - 16/09/2016, 15:29 WIB
Pintu masuk menuju oik yusuf/ kompas.comPintu masuk menuju "Warung Mbah Google"
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Google Indonesia dikabarkan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Lantas, haruskah Google diblokir di Indonesia?

Executive Director ICT Watch, Donny B.U. turut bicara terkait polemik pajak Google di Indonesia. Menurut Donny, meskipun Google salah, namun pemerintah sebaiknya tak langsung memblokirnya.

Pasalnya, Google merupakan platform yang dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Pemblokiran platform tersebut bakal membuat banyak orang, terutama yang hidup dari dunia internet, terkena imbasnya.

Seperti diketahui di masa sekarang, banyak orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara mengunggah konten video ke YouTube dan memasanginya dengan iklan. YouTube sendiri merupakan platform milik Google.

“(Kalau diblokir) ya pasti gak bisa pake Gmail, googling, dan nonton YouTube. Tentu tetap harus dicarikan solusi terbaik, yang seminim mungkin memberikan dampak merugikan bagi masyarakat,” terang Donny saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Di sisi lain, pemerintah juga mesti tegas terhadap masalah perpajakan ini. Tindak pemblokiran bisa saja diambil setelah dilakukan berbagai upaya lain dan ternyata tidak berhasil.

Menurut Donny sebuah usaha yang hadir dan mendapatkan pemasukan dari individu atau perusahaan lain di Indonesia maka wajib membayar pajak. Jika terjadi polemik pada kasus perpajakan perusahaan, pemerintah sebaiknya meneliti komponen perpajakan mana yang sudah dan belum ditaati perusahaan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“(Soal penolakan pemeriksaan itu) Saya tidak tahu. Komponen pajak kan banyak. Mungkin saja ada bagian yang sudah bayar, tapi Direktorat Jendera (Ditjen) Pajak ingin memeriksa bagian yang lain,” ujar Donny.

“Kalaupun ada opsi blokir, maka itu jadi keputusan yang bisa dimintakan penetapannya oleh pengadilan. Sebelumnya terlebih dulu konsultasi dengan DPR,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Google Indonesia dikabarkan menolak diperiksa oleh Ditjen Pajak. Tidak diketahui alasan penolakan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.