Kasus Yusniar, Pengamat

Pengamat: Status Facebook "No Mention" Yusniar Bukan Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 09/11/2016, 11:08 WIB
Terdakwa pencemaran nama baik via media sosial, Yusniar (27), ibu rumah tangga yang berdomisili di Makassar. kompastvTerdakwa pencemaran nama baik via media sosial, Yusniar (27), ibu rumah tangga yang berdomisili di Makassar.
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusniar (27) ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Alasan penahanannya adalah sebuah gugatan terhadap sebuah status Facebook yang tidak ditujukan pada siapa pun (no mention).

Berikutnya, kasus Yusniar dan gugatan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, karena terkesan ada kejanggalan.

Status Facebook Yusniar yang menjadi bahan tuntutan di pengadilan, sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang. Tetapi dia dituntut di persidangan karena dianggap mencemarkan nama baik.

"Kalau tidak menyebut nama, lalu siapa yang dicemarkan namanya?" ujar Direktur Eksekutif ICT Watch sekaligus pengamat internet, Donny B.U., saat dihubungi KompasTekno, Selasa (7/11/2016).

Hal senada juga diungkap oleh peneliti senior di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju. Menurutnya, pernyataan yang tidak menyebutkan nama seseorang, mestinya tidak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik.

"Mestinya tidak boleh. Kalau tidak menyebut nama, tidak boleh (disebut pencemaran nama baik)," tegasnya.

Baca: Yusniar Ditahan Gara-gara Status No Mention di Facebook

Anggara juga menceritakan sebelumnya sempat ada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 292/Pid.B/2004/PN. Rbi yang menekankan pentingnya penyebutan nama yang dibarengi tuduhan, untuk menentukan muatan pencemaran nama baik atau penghinaan.

Tanpa adanya penyebutan nama secara langsung yang dibarengi tuduhan, maka sebuah pernyataan tidak bisa dianggap memiliki muatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

Sebelumnya, gugatan terhadap Yusniar dilayangkan oleh seorang anggota DPRD Jeneponto, Sudirman Sijaya. Isinya menuding Yusniar melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Sebagai landasan gugatan, sang anggota DPRD itu pun menggunakan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 Ayat 3, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X