Poin-poin Keberatan dan Kesepakatan Go-Jek, Grab, dan Uber soal Aturan Taksi Online

Kompas.com - 20/03/2017, 14:45 WIB
Ilustrasi GrabCar. Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comIlustrasi GrabCar.
|
EditorReska K. Nistanto

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) bakal memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 tahun 2016 pada 1 April mendatang. Revisi tersebut bertujuan untuk memberi payung hukum serta aturan untuk operasional layanan taksi online atau transportasi roda empat (mobil) berbasis aplikasi.

Meski akan diberlakukan, revisi Permenhub tersebut ternyata masih terdapat kontroversi. Terutama adalah adanya poin aturan baru yang dianggap mempersulit beroperasinya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Baca: 1 April 2017, Aturan Taksi Online Mulai Diterapkan

Gara-gara revisi ini, tiga perusahaan besar penyedia layanan taksi online di Indonesia, yakni Go-Jek (Go-Car), Uber, dan Grab (Grab Car), sepakat mengeluarkan pernyataan bersama. Pernyataan itu berisi bagian-bagian mana dari revisi tersebut yang diterima, dan mana yang memunculkan keberatan.

Keberatan penyedia layanan

Ada tiga poin yang memicu keberatan, karena dinilai bakal menghambat eksosistem bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Poin pertama dalam keberatan ini adalah soal rencana penetapan kuota armada transportasi online. Dalam revisi disebutkan, penentuan kuota dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta untuk Jabodetabek.

“Kami berpendapat hal tersebut tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan berbasis teknologi. Kami percaya bahwa kuota jumlah kendaraan, baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tidak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif,” demikian disebutkan dalam surat bersama itu.

Poin kedua adalah keberatan mengenai adanya aturan tarif atas-bawah. Go-Jek, Grab, dan Uber sepakat menyatakan keberatan terhadap adanya pengaturan ini karena menganggap teknologi sudah cukup untuk memberi perhitungan harga yang akurat.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penentuan tarif itu hanya akan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan layanan transportasi dengan harga terjangkau.

"Kami menilai penentuan batas biaya angkutan sewa khusus yang direncanakan akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai wilayah ketersediaan layanan tidak sesuai dengan semangat untuk menghadirkan kesepadanan harga tersebut," tulis ketiganya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X