Peraturan Menteri Saja Tak Cukup "Menakutkan" Google, Facebook dkk?

“Rekam jejak itu mempermudah pemerintah untuk tetapkan nilai pajak. Semua tercatat jadi nggak ada dispute (perselisihan) antara subjek pajak dan negara,” ia menuturkan.

Selanjutnya, data flow adalah sejauh mana OTT tersebut saling memberi keuntungan dengan penyedia jaringan yang ditumpangi, dalam hal ini para operator telekomunikasi.

“Harusnya memang ada kerja sama dengan operator di Indonesia. Sejauh ini kami lihat operator juga punya inisiatif untuk billing dengan OTT,” kata dia.

Terakhir, information flow dalam hal ini adalah konten yang disediakan oleh para OTT. Kristiono mengimbau agar aturan OTT jangan cuma terfokus pada pajak dan potensi pendapatan negara, tapi juga konten yang disebat.

“Misalnya kayak Netflix, itu kan sebenarnya sama dengan penyelenggara TV berbayar. Tapi dia tidak mengikuti proses lulus sensor dari KPI, seperti yang dilewati penyelenggara TV berbayar,” Kristiono mengimbuhkan.

Ia mendorong agar aturan OTT juga mewajibkan layanan semacam Netflix memiliki lisensi dan perlakuan yang sama dengan TV berbayar agar aturan mainnya adil.

Poin-poin tersebut lebih kurang sudah disinggung dalam RPM OTT yang dikeluarkan Menkominfo pada pertengahan 2016 lalu. Selain ketiga poin itu, RPM OTT antara lain juga mewajibkan para OTT memiliki badan hukum tetap, mendaftar ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), meletakkan server di Indonesia, serta siap disadap untuk keperluan penyelidikan.

Baca: Cara Google Memanfaatkan Celah untuk Menghindari Pajak