4 Syarat agar Blokir Telegram Dibuka, Salah Satunya Buka Kantor di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah bisa saja membuka blokir Telegram. Namun untuk melakukan itu mesti ada sejumlah syarat yang dipenuhi.

Saat ini, menurut Semuel, pihak pemerintah telah berkomunikasi mengenai syarat-syarat tersebut. Pihak Telegram sendiri masih belum memberi kepastian soal pemenuhannya.

Karena itu masih belum bisa dipastikan tanggal dan waktu pembukaan blokir aplikasi web Telegram.

“Normalisasi (pembukaan blokir) kapan? Kalau semua ketentuan yang sudah kami syaratkan itu dipenuhi oleh Telegram, maka kami akan membuka blokirnya,” terang Semuel saat bicara di hadapan wartawan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Baca: Drama Telegram, Diblokir Mendadak hingga CEO Minta Maaf

“Mereka sudah mengatakan akan melakukan tiga hal. Namun kami meminta empat hal untuk dipenuhi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Semuel mengatakan detail empat hal yang dituntut oleh pemerintah dari Telegram adalah sebagai berikut:

1. Dibuatnya Government Channel di Telegram, agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.

2. Kemenkominfo meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram.

3. Kemenkominfo meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia