Banyak Blank Spot di Wilayah Udara Papua, Ini Rencana Kemenhub

DENPASAR, KOMPAS.com - Direktur Utama AirNav Indonesia, Novie Riyanto, mengungkapkan, di wilayah Papua saat ini masih banyak area blank spot atau wilayah yang tidak tercakup oleh radar layanan navigasi penerbangan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua stakeholder untuk mengatasi ini.

"Butuh keterlibatan KNKT, BMKG, operator, dan DGCA untuk meningkatkan keamanan, kapasitas, dan efisiensi di wilayah Papua," kata Novie di acara RI-AS Aviation Working Group di Bali, Selasa (19/9/2017).

Menurut Novie, beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan layanan penerbangan di Papua saat ini antara lain terbatasnya sumber listrik, kondisi geografi yang berupa pegunungan, dan isu-isu keamanan.

Sementara dari segi teknis operasional, tantangannya adalah masih terbatasnya informasi cuaca dan sebagainya bagi pilot, visibilitas yang terbatas di bandara, tidak ada mekanisme see and avoid, serta masih terbatasnya cakupan pemantauan pergerakan pesawat di bawah ketinggian 15.000 kaki.

Baca: Indonesia Terima Hibah Rp 13 Miliar untuk Riset Penerbangan di Papua

Program peningkatan dari pemerintah Indonesia

Untuk mengatasi batasan-batasan di atas, Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan, Yudhi Sari Sitompul, mengungkapkan beberapa program peningkatan keamanan penerbangan di Papua yang sedang dilakukan pemerintah.

Program tersebut terbagi atas dua hal, yakni menyediakan layanan navigasi udara dan menyediakan layanan informasi cuaca.

"Di Papua itu ada dua Provinsi, Provinsi Papua ada 222 bandara, dan Provinsi Papua Barat ada 17 bandara, dari 222 bandara di Papua, 100 di antaranya tidak aktif," kata Yudhi.

Dalam hal penyediaan layanan navigasi udara, pemerintah akan melakukan sejumlah peningkatan, seperti layanan lalu-lintas udara, komunikasi dengan radio high frequency (HF), peningkatan surveillance service, dan implementasi Remote Aerodrome Fixed Information Services (Remote AFIS).

Khusus untuk peningkatan surveillance pergerakan pesawat di Papua, Ditjen Hubud bersama AirNav akan memasang Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) di tujuh titik di Papua, yakni Jayapura, Senggeh, Borome, Oksibil, Dekai, Wamena, dan Elilim. Implementasinya diharapkan rampung pada 2017 ini.

ADS-B menurut Yudhi akan digunakan untuk meningkatkan pemantauan pergerakan pesawat di ketinggian rendah untuk rute Oksibil-Wamena-Ilaga-Nabire.

Sementara untuk pemasangan Remote AFIS, rencananya akan dipasang di beberapa wilayah di Kepi, Biak, Jayapura, Merauke, dan Dekai. Remote AFIS memberikan informasi yang dibutuhkan pilot di ruang udara yang tidak ada pengontrolnya. Pilot kemudian membuat keputusan sendiri berdasar informasi tersebut.

Untuk timeframe-nya sendiri, pada semester pertama 2017 lalu telah dilakukan review untuk kebutuhan regulasi dan prosedur. Kini, di semester kedua 2017, pemerintah mulai melakukan instalasi dan pelatihan personil sebagai pilot project.

Baru pada semester pertama 2018 nanti, penerapan remote AFIS akan diuji coba untuk mendapatkan penilaian tentang keamanannya danmendapatkan sertifikasi. Remote AFIS diharapkan mulai bisa dioperasikan sepenuhnya pada semester kedua 2018.