Cara Indonesia Tangani Google dkk Diminati Negara Lain

BUSAN, KOMPAS.com - Sejumlah negara anggota International Telecommunication Union (ITU) tertarik dengan cara Indonesia menangani layanan over-the-top (OTT). Mereka ingin tahu lebih jauh model Indonesia yang telah menerbitkan roadmap e-commerce dan kini sedang membuat regulasi bagi penyedia layanan OTT seperti Google, Facebook, Twitter, dan Telegram.

Ketertarikan itu muncul saat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara berbicara pada Ministers Rountable bertajuk "Transforming the ICT Sector" di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/9/2017). Ministers Rountable tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda ITU Telecom World 2017 yang berlangsung sejak Senin lalu hingga Kamis besok.

Rudiantara menjadi salah satu pembicara pada acara yang dihadiri sejumlah menteri dan para petinggi di bidang teknologi informasi dan komunikasi para negara anggota ITU, sebuah badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau biasa disebut ICT.

Pada kesempatan itu Rudiantara menjelaskan berbagai hal berkenaan dengan strategi dalam penanganan transformasi ICT di Indonesia, seperti Indonesia telah menerbitkan roadmap e-commerce, dan kini mendesak penyedia layanan OTT menaati regulasi terkait konten yang menyebar melalui layanan mereka, serta isu perpajakan.

Sejumlah perwakilan negara anggota ITU tertarik dengan langkah Indonesia itu, antara lain perwakilan dari Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan.

Namun Moderator acara Ministers Rountable itu, Catalin Marinescu, yang merupakan Head of Corporate Strategy Division ITU, mengatakan isu soal OTT sangat sensitif dan perlu pembahasan lain yang lebih hati-hati karena terkait dengan sejumlah topik, seperti perpajakan.

Baca juga: Rudiantara: Permen OTT Akan Terbit Akhir Tahun Ini

Rudiantara mengatakan, dia tidak peduli jika ITU melihat hal itu sebagai isu sensitif. Indonesia mendekati hal tersebut sebagai masalah bisnis. Penyedia layanan OTT telah menjadi negara-negara anggota ITU, termasuk Indonesia, sebagai pasar.

"Karena itu kita harus menggunakan kekuatan kita. Kawan saya dari Zimbabwe, bagi saya ini adalah bisnis. Dalam bisnis kita harus gunakan kekuatan kita. Kekuatan apa? Pasar," kata Rudiantara.

Minta patuhi aturan Indonesia

Ia mengatakan, banyak negara mengalami masalah yang kurang lebih sama terkait layanan OTT (layanan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet). Indonesia juga punya tingkat literasi yang berbeda dengan negara maju lainnya terkait konten OTT.

Karena merupakan pasar OTT, Indonesia ingin menggunakan posisinya sebagai pasar untuk meminta para penyedia jasa OTT menaati kebijakan yang akan diterapkan.

"Kami menyambut baik orang yang mau investasi di Indonesia, yang ingin menggunakan pasar Indonesia dengan 262 juta penduduknya sebagai ladang bisnis. Namun mereka juga harus menaati kebijakan kami," kata Rudiantara.

“Maka penyedia konten juga OTT harus melakukan self-filtering untuk menjaga dari konten negatif. Hal ini harus menjadi bagian dari tanggung jawab penyedia konten dan OTT dalam melakukan bisnis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambah Rudiantara.

Lihat juga: Sampai Mana Konsultasi Publik Terkait Permen OTT?

Harus bersatu

Usai acara Rudiantara mengatakan kepada wartawan bahwa perwakilan dari Nigeria dan Pakistan juga tertarik dengan cara pendekatan itu. Menurut dia, negara-negara anggota ITU harus bersatu dalam menangani masalah tersebut.

"Tadi menteri dari Nigeria dan Pakistan juga tertarik. Mereka tadi bilang ke saya. Nigeria punya pasar yang besar, Pakistan juga. Saya katakan, kita harus bersama-sama."

Ia mengatakan bahwa pada kesempatan yang berbeda ia telah meminta negara-negara ASEAN untuk menggunakan kekuatannya sebagai pasar dalam menghadapi para penyedia layanan OTT.

"ASEAN merupakan pasar yang sangat besar. Dengan penduduk sekitar 500 juta orang, itu merupakan pasar yang sangat besar dan kita harus bersama-sama tangani soal OTT ini," kata Rudiantara.