Menkominfo Imbau Kepala Daerah Tak Jadikan "Smart City" Bahan Jualan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta beberapa lembaga negara lainnya mencanangkan "Gerakan Menuju 100 Smart City" yang ditargetkan terealisasi pada 2019 mendatang. Kendati demikian, Menkominfo Rudiantara mengimbau agar kepala daerah tak gegabah memutuskan kotanya menjadi Smart City alias Kota Cerdas.

Pasalnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dua di antaranya kesiapan pola pikir pemerintah daerah maupun masyarakat, serta kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Smart City biasanya jadi bahan jualan menjelang Pilkada. Kandidat janji kalau terpilih akan bikin Smart City. Tidak bisa seperti itu," kata dia, Rabu (15/11/2017), di sela-sela konferensi pers "Gerakan Menuju Smart City" 2017, di Hotel Santika Premier, Jakarta.

"Kalau saya ketemu kepala daerah yang mau bikin Smart City, yang pertama kali saya tanya APBD-nya berapa? PBD-nya berapa? Kalau 80 persen pendapatan masih untuk belanja rutin, ya sabar-sabar dulu lah," ia menambahkan.

Baca juga : Menkominfo Bebaskan Jual Beli di Instagram, Tapi Ingatkan Risikonya

Menurut menteri yang kerap disapa Chief RA, APBD harus dibedah dulu sebelum memutuskan membangun Smart City. Mesti ada ruang fiskal yang sustainable agar proses pembangunan tak asal jadi.

Setelah APBD dianggap pantas, Rudiantara mengatakan kepala daerah jangan serta-merta belanja banyak untuk alat dan teknologi. Menurut dia, pola pikirnya harus berasal dari masalah yang ingin diselesaikan.

"Smart City umumnya diumumkan dengan alat, beli teknologi dan sebagainya. Padahal itu salah. Pertama dicari dulu apa yang mau diperbaiki. Value apa yang mau diberikan ke masyarakat," ia mengimbau.

"Beli teknologi itu urusan belakangan," ujarnya.

Saat ini sudah 24 kota yang dinyatakan siap membangun Smart City sekaligus menjadi percontohan untuk pengembangan kota-kota lainnya. Pemerintah sendiri menargetkan ada 100 Smart City di tahun 2019.

Daftarnya antara lain Kota Semarang, Kota Singkawang, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Tomohon, Kota Jambi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Samarinda, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu ada juga Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung, Kabupaten Siak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Banyuwangi.

Baca juga : Soal Ojek Online, Menkominfo Tak Mau Teknologi Disalahkan