Disebut sebagai Penyebar Konten Negatif, Ini Kata Twitter

Kompas.com - 06/12/2017, 17:12 WIB
Agung Yudha, Public Policy Lead Twitter Indonesia. Fatimah Kartini Bohang/KOMPAS.comAgung Yudha, Public Policy Lead Twitter Indonesia.
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang Januari hingga September 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima 521.407 laporan masyarakat atas konten negatif yang bertebaran di Twitter. Jumlah konten negatif di Twitter yang dilaporkan lebih besar ketimbang laporan serupa untuk platform lain, semacam Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp.

Adapun konten negatif yang dimaksud berhubungan dengan pornografi, radikalisme, terorisme, SARA, penipuan online, perjudian, hingga soal keamanan internet. Lantas, bagaimana tanggapan Twitter?

Ditemui KompasTekno, Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif dengan Kominfo soal konten-konten yang berpotensi melanggar aturan.

Kendati begitu, ia menyebutkan pihaknya tak bisa serta-merta mengambil tindakan atas laporan yang masuk ke Kominfo.

Baca juga: Kominfo: Twitter dan Facebook Penyumbang Terbesar Konten Pornografi

"Laporan yang masuk Kominfo itu akurasinya seperti apa? Bisa saja saya melaporkan orang A karena saya nggak suka. Jadi harus dilihat dulu konteksnya," kata Agung saat ditemui usai acara "#RamediTwitter" di Jakarta, Rabu (6/12/2017),

Agung menambahkan, Twitter memiliki aturan dan ketentuan yang berlaku untuk mengidentifikasi konten-konten seperti apa yang dianggap tak layak. Jika ada laporan dari pengguna di negara mana pun, maka akan dikaji oleh tim khusus di Twitter Inc. sebagai perusahaan pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Twitter Indonesia tidak bisa bertindak apa-apa. Yang menentukan adalah tim reviewer di Twitter Inc.," ujarnya.

Kominfo dan lembaga penegak hukum sejatinya punya akses langsung ke tim reviewer di Twitter Inc. melalui formulir khusus yang dinamai "Law Enforcement Reporting". Agung berdalih, laporan yang masuk ke Kominfo tak bisa ditanya hasilnya ke Twitter Indonesia.

"Kalau lapor ke Kominfo, maka Kominfo yang ambil tindakan, tanyanya ke Kominfo. Kami bisa tanggapi laporan pengguna yang masuk ke Twitter," ia menegaskan.

Agung mengingatkan kembali bahwa konten-konten negatif yang ada di Twitter berasal dari pengguna yang literasi digitalnya masih kurang. Twitter sebagai wadah, mengklaim sudah berupaya mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara.

Baca juga : Program Internet Sehat dari Indonesia Dapat Penghargaan PBB

"Kuncinya adalah literasi. Kami berupaya sebisa mungkin untuk meningkatkan literasi dengan edukasi. Kami bekerja sama dengan NGO, lembaga publik, dan kelompok-kelompok tertentu untuk mengedukasi masyarakat, nggak hanya soal Twitter tapi penggunaan internet keseluruhan," ia menuturkan.

Agung sesumbar Twitter akan meningkatkan program-program literasi digital untuk tahun depan. Ia pun menyambut dengan terbuka jika Kominfo mengajak kerja sama mengedukasi masyarakat melalui program-program pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.