Menkominfo: E-Government Mulai Maret 2018, Semua Perizinan Harus Online

Kompas.com - 11/12/2017, 17:45 WIB
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI, Joko Widodo, mendorong terealisasinya pemerintahan berbasis elektronik atau diistilahkan "e-government". Di dalamnya mencakup prosedur komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), serta pemerintah dengan masyarakat (G2P).

Hal ini untuk menjamin transparansi dan efisiensi, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas korupsi dan pelayanan publik yang lebih memadai karena kemudahan akses komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam hal ini berperan sebagai penyedia infrastruktur dan hal-hal teknis untuk mewujudkan e-government yang mumpuni.

"Mulai Maret 2018 semua perizinan melalui kementerian dan lembaga harus online, jadi uji coba sudah sejak Januari 2018 nanti," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, Senin (11/12/2017), di Ruang Serbaguna Kominfo, Jakarta.

Lantas, sejauh mana upaya Kominfo dalam mewujudkan e-government? Saat ini berbagai perizinan di dalam institusi Kominfo sendiri disebut sudah online. Misalnya dalam proses perizinan bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Beberapa institusi lain pun telah mengembangkan sistem online masing-masing. Tugas Kominfo adalah membangun sebuah jaringan dan infrastruktur yang mengintegrasikan semua sistem online dari tiap institusi yang masih berdiri sendiri-sendiri.

Integrasi sistem antar-institusi pemerintahan

"Arahan Pak Presiden diintegrasikan semua. Tiap institusi punya aplikasi-aplikasi yang generik, fungsinya sama tapi masing-masing punya sendiri. Harusnya jangan buat baru terus, karena pengeluaran akan banyak," kata Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam kesempatan yang sama.

"Kami akan kembangkan aplikasi-aplikasi generik, jadi semua institusi bisa pakai. Kalau ada institusi yang sudah bangun sendiri nggak apa-apa, tapi kami bangun jembatannya. Supaya semua sistem jadi satu dan saling berkoordinasi," ia menambahkan.

Salah satu layanan yang dikembangkan Kominfo dan diharapkan diterapkan di semua institusi pemerintahan adalah email bertajuk "mail.go.id". Layanan tersebut dilengkapi fitur keamanan yang memberikan kepastian identitas dan hukum sehingga pertukaran informasi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) bebas peretasan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.