Demonstrasi Meluas, Pemerintah Iran Blokir Telegram dan Instagram

KOMPAS.com - Demonstrasi anti-pemerintah di Iran masih terus berlangsung sejak pekan lalu. Masyarakat mengeluhkan ketimpangan ekonomi dan kasus korupsi yang terus merajalela.

Menanggapi masifnya gerakan protes tersebut, pemerintah Iran memutuskan memblokir aplikasi chatting Telegram dan aplikasi berbagi konten visual Instagram. Kedua layanan itu dianggap memperkeruh suasana.

Pasalnya, masyarakat Iran berkoordinasi dan saling menyemangati untuk menuntut keadilan via Telegram. Foto dan video tentang aksi protes pun banyak bertebaran di Instagram.

“(Pemblokiran Telegram dan Instagram) untuk memelihara ketenangan dan keamanan masyarakat,” begitu keterangan resmi dari pihak pemerintah.

Instagram belum menanggapi pemblokiran layanannya di Iran. Namun CEO Telegram, Pavel Durov, sesumbar tentang pemblokiran layanannya via akun Twitter personal @durov.

Baca juga: China Blokir WhatsApp

Menurut Pavel Durov, Telegram sudah berupaya menjadi wadah berkomunikasi yang damai. Beberapa channel yang berisi keluhan masyarakat Iran akan kinerja pemerintah telah diblokir.

“Pemerintah Iran memblokir akses ke mayoritas masyarakat Iran setelah kami shut down t.me/sedaiemardom dan channel-channel protes lainnya,” kata Pavel Durov via @durov.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.

— Pavel Durov (@durov) December 31, 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika Iran, MJ Azari Jahromi, merespons kicauan Pavel Durov melalui akun personalnya @azarijahromi. Ia melawan pernyataan Telegram dan mengatakan layanan tersebut masih saja mewadahi channel yang menyebar pesan kebencian.

“@Durov : Sebuah channel Telegram mendorong perilaku penuh kebencian, penggunaan Molotov, pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan sosial. Sekarang adalah waktunya menghentikan dorongan tersebut melalui Instagram,” kata dia.

@Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) December 30, 2017

Pavel Durov pun tak tinggal diam. Ia melawan tuduhan itu dengan mengatakan bahwa kebijakan Telegram melarang secara tegas adanya panggilan untuk kekerasan, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Selasa (2/1/2018), dari Mashable.

“Panggilan untuk kekerasan dilarang oleh Telegram. Jika terkonfirmasi, kami pasti memblokir saluran semacam itu, terlepas dari ukuran dan afiliasi politiknya,” kata Pavel Durov via @durov.

Calls for violence are prohibited by the Telegram rules. If confirmed, we'll have to block such a channel, regardless of its size and political affiliation.

— Pavel Durov (@durov) December 30, 2017

Ini bukan kali pertama Telegram dianggap berperan besar pada kancah politik Iran. Pada 2016 lalu, Telegram juga menjadi medium populer untuk para pengguna untuk berkomunikasi dan membagi informasi soal pemilu.

Di Indonesia sendiri Telegram juga sempat diblokir karena dianggap sebagai medium para teroris dan kelompok radikal untuk berkoordinasi melancarkan aksi. Pemerintah kemudian membuka blokir Telegram setelah berdiskusi dan menemui titik tengah.

Baca juga : Per Hari, Telegram Hapus 10 Kanal Radikal di Indonesia