KOMPAS.com - Sebuah kebocoran sekuriti menimpa database " KTP elektronik" Aadhaar di India. Database itu menyimpan data pribadi lebih dari 1 miliar penduduk India. Data sekian banyak orang itu kabarnya bisa leluasa diakses, hanya dengan membayar murah, cukup dengan 500 rupee atau sekitar Rp 100.000.
Itulah yang dilaporkan harian The Tribune, yang melakukan penyelidikan setelah menerima tawaran mengakses database kependudukan Aadhaar, dari seseorang lewat grup WhatsApp.
Usai membayar uang dengan jumlah seperti tersebut di atas, si penjual data yang identitasnya tidak diketahui itu lantas memberi ID dan password administrator Aadhaar.
Informasi login itu, masih menurut laporan The Tribune, ternyata valid dan bisa digunakan untuk mencari segala informasi kependudukan tentang warga India yang terdaftar di Aadhaar, dengan mengetikkan nomor identifikasi orang yang bersangkutan.
Baca juga : Akhir Oktober, Aktivasi Kartu SIM Prabayar Wajib Pakai KTP dan KK
Data yang bisa diakses antara lain nama, foto, alamat e-mail, nomor telepon, dan kode pos, di samping bermacam jenis data biometrik, macam sidik jari dan iris mata.
Bukan cuma itu, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Engadget, Jumat (5/1/2018), sang kontak di WhatsApp yang mengaku bernama "Anil Kumar" itu turut menawarkan software untuk mencetak kartu "KTP" palsu dari database Aadhaar. Software itu dijual seharga 300 rupee (Rp 60.000).
Informasi login administrator database Aadhaar diduga bocor lewat mantan karyawan yang pernah ditugasi untuk mencetak kartu. Sebelum The Tribune, beberapa pihak lain yang tak berhak, disinyalir sudah pernah memperoleh akses ke Aadhaar.
Dibantah
Seorang pejabat dari Unique Identification Authority of India (UIDAI), badan pemerintah yang membawahi Aadhaar, mengatakan bahwa akses pihak luar terhadap database Aadhaar adalah tindakan ilegal dan mengancam keamanan nasional.
Tapi, UIDAI kemudian membantah laporan The Tribune dan mengatakan bahwa data di dalam Aadhaar, termasuk informasi biometrik, "sepenuhnya aman".
UIDAI mengklaim bahwa The Tribune telah menyalahgunakan mekanisme database search yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh pejabat pemerintah.
Bharatiya Janata, partai politik pimpinan Perdana Menteri India, Narendra Modi selaku salah satu pendukung Aadhaar, ikut nimbrung dan menuding bahwa laporan The Tribune merupakan berita palsu (fake news) lewat akun Twitter-nya.
Apa pun yang sebenarnya terjadi, kebocoran data Aadhaar menimbulkan kekhawatiran publik di India. Terlebih, sejak mulai digulirkan pada 2009, Aadhar telah menjadi program "KTP elektronik" terbesar di dunia yang memuat data 1,19 miliar warga India.
Data kependudukan di Aadhaar terkait dengan berbagai layanan sosial, termasuk kesehatan, subsidi makanan, nomor ponsel, hingga rekening bank. Namun, sisi sekuriti informasi di program ini sering mendapat sorotan, karena informasi yang disimpan dipandang rawan bocor.
