Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Poin-poin yang Jadi Fokus Kementrian Kominfo pada 2018

Kompas.com - 11/01/2018, 11:55 WIB
Fatimah Kartini Bohang

Penulis

“Misalnya anak-anak SMA dikasih contoh kasus lalu dia riset di internet dan kombinasikan dengan pikirannya sendiri. Jangan melulu menghafal. Ini memicu dirinya mencari solusi global, sehingga sumber daya manusia kita juga berkembang,” kata Chief RA.

Pasca ditetapkan pemenang tender untuk HTS, diperlukan 30 bulan untuk mengurus segala prosedur. Kominfo menargetkan operasionalnya dimulai pada 2021 atau 2022.

“Meski begitu pemerintah tidak akan menunggu sampai satelit ini ada di slot. Kami akan amankan kapasitas. kalau ada HTS punya orang, kami sewa dulu. Ketika satelitnya ada tinggal ganti,” Rudiantara memaparkan.

3. Perangkat 4G yang lebih terjangkau

Sejak 2015 lalu, Kominfo menata ulang alias refarming frekuensi dan meluncurkan jaringan internet generasi kempat (4G). Pemerintah optimis jaringan 4G mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi-inovasi digital.

Saat ini, jaringan 4G sudah bisa dinikmati sekitar 300 kota dan kabupaten se-Indonesia. Rudiantara menargetkan total 514 kota dan kabupaten bisa terselimuti 4G pada 2019 mendatang.

Paralel dengan peningkatan infrastruktur, Rudiantara pun mendorong agar dari sisi perangkat bisa lebih membumi di masyarakat. Rudiantara mengatakan terus berdiskusi dengan para vendor untuk menghadirkan smartphone murah.

“Saat ini kan sudah ada smartphone 4G satu jutaan. Kami genjot biar lebih murah lagi supaya sesuai dengan daya beli masyarakat yang lebih luas,” kata dia.

Mendorong lokalisasi perangkat 4G, Kominfo telah mencanangkan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk perangkat 4G dari perusahaan asing. Diharapkan pemenuhan TKDN itu tak cuma dari sisi hardware, tapi juga software.

Hardware bagus karena membuka lapangan kerja. Namun tidak boleh menekankan hanya pada hardware karena akan menciptakan blue collar (buruh) saja. Kami dorong pemenuhan TKDN dikombinasikan juga ke software,” ia menjelaskan.

Baca juga : Apa Itu TKDN, Aturan yang Bikin Ponsel 4G Susah Masuk Indonesia?

4. Keamanan siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mulanya diperkirakan efektif beroperasi sejak tahun lalu, pasca diresmikan pada Mei 2017. Namun Presiden RI Joko Widodo baru melantik Ketua BSSN pada awal tahun ini, tepatnya 3 Januari 2018.

“Keamanan (siber) sudah pindah ke BSSN. Sekarang masih transisi dan Mei sudah rampung,” Rudiantara menegaskan.

BSSN mengambil dua bagian dari tubuh Kominfo. Pertama adalah Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika). Kedua adalah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang merupakan unit kerja di bawah Kominfo.

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan anggaran 2018 untuk ID-SIRTII di Kominfo sejatinya sudah ditiadakan. Kendati begitu, selama masa transisi ID-SIRTII tak boleh berhenti beroperasi.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com