Mengapa Pemerintah Baru Sekarang Hapus Aplikasi LGBT?

Kompas.com - 29/01/2018, 17:24 WIB
Masyarakat memenuhi jalanan untuk merayakan kemenangan legalisasi pernikaha sejenis di Autralia, Rabu (15/11/2017). (CNN)
Masyarakat memenuhi jalanan untuk merayakan kemenangan legalisasi pernikaha sejenis di Autralia, Rabu (15/11/2017). (CNN)
|
EditorReska K. Nistanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) dinilai lambat menangani peredaran konten pornografi pada jejaring sosial yang berkenaan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT). Salah satu contohnya pada aplikasi Blued yang sudah menjadi isu sejak 2016 lalu.

Kominfo pun sejatinya telah tiga kali melakukan pemblokiran domain name server (DNS) Blued. Kendati demikian, Blued terus-menerus berpindah DNS sehingga masih bisa diakses di Google Play Store maupun Apple App Store.

Ketika ditanya dalam konferensi pers, Senin (29/1/2018), Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Noor Iza berdalih level penanganan konten negatif di situs berbeda dengan aplikasi mobile. Situs yang teridentifikasi bermuatan negatif bisa langsung dikoordinasikan dengan penyedia internet (ISP) untuk segera dilakukan pemblokiran.

"Kalau aplikasi mobile harus berkoordinasi dengan pengelola aplikasinya seperti Google Play Store. Mereka punya aturan sendiri, dan kami mencari celah untuk masuk ke aturan itu," kata Noor Iza.

"Setelah kami identifikasi, kami cari bukti dulu. Alhamdulillah kami dapat screenshot konten negatifnya dan kami berkonsultasi ke Google sehingga sekarang sudah di-take down," ia menambahkan.

Pantauan KompasTekno, aplikasi Blued memang sudah bersih dari Google Play Store. Namun, pengguna iOS masih bisa mengaksesnya lewat Apple App Store.

Belum ada aturan tegas

Salah satu kendala pemerintah untuk menindak cepat aplikasi mobile bermuatan negatif adalah belum adanya aturan yang tegas dan mengikat terkait pengoperasian layanan over-the-top (OTT) semacam Blued dkk. Sejauh ini basis aturan penyelenggaraan OTT masih berbentuk Rencana Peraturan Menteri (RPM) yang ditetapkan pada Mei 2016 lalu.

RPM itu cikal-bakalnya adalah Surat Edaran (SE) Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. RPM tersebut bakal lebih kuat dan mengikat jika statusnya ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri (Permen), sehingga ada sanksi bagi yang melanggar.

"Permen OTT masih terus digarap. Waktu penetapannya bisa (ditanya) ke Pak Menteri langsung," kata Noor Iza.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X