3 Faktor yang Bikin UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan

Kompas.com - 13/03/2018, 16:12 WIB
Ilustrasi hukum medis AndreyPopovIlustrasi hukum medis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan.

Kendati demikian, aturan yang dinilai krusial di era digital tersebut belum juga masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, sudah sering berbicara dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal RUU PDP. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan RUU PDP belum juga terealisasi.

Pertama, banyak RUU lain yang menumpuk di DPR dan belum tuntas dibahas. RUU itu jumlahnya puluhan, lintas sektor, dan merupakan "utang" pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Karena masih banyak RUU yang belum selesai, makanya tahun ini dibatasi hanya 5 (RUU baru untuk masuk Prolegnas). Tapi kan kami lakukan pendekatan terus dengan DPR, kami maunya masuk karena urgensinya tinggi," Rudiantara menuturkan.

Baca juga: Kominfo Dorong DPR Tetapkan UU Perlindungan Data Pribadi Tahun Ini

"Akhirnya dari lima itu, kalau salah satu sudah selesai dibahas, UU PDP bisa otomatis masuk, nggak usah menunggu Prolegnas," ia menambahkan, Selasa (13/3/2018), saat ditemui KompasTekno, di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafiz, sepakat bahwa UU PDP harus segera disahkan. Akan tetapi ia juga berdalih ada banyak isu yang tengah dibahas di DPR.

"Di Komisi I saja banyak sekali. Kami masih menunggu penetapan RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi. Keduanya bisa jalan terus karena merupakan inisiatif DPR," ia menjelaskan.

Kedua, pemahaman masyarakat masih kurang tentang UU PDP. Menurut Meutya, perlu ada sosialisasi yang lebih gencar ke masyarakat luas soal pentingnya UU PDP di era digital dengan pertukaran informasi super cepat.

"Prioritas di DPR sangat bergantung tuntutan masyarakat. Public awareness sangat dibutuhkan untuk mempercepat segala proses, termasuk UU PDP," ujarnya.

Meutya menilai saat ini public awareness untuk RUU PDP sedang ramai-ramainya. Hal ini tak lepas dari aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X