Siang Ini, Menkominfo Jelaskan Isu Kebocoran Data NIK dan KK di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, beserta jejeran petinggi operator telekomunikasi bakal menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPR RI, pada hari ini, Senin (19/3/2018).

Agendanya terkait isu kebocoran data pelanggan dalam proses registrasi kartu SIM prabayar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Proses ini telah berlangsung sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.

Adapun kehadiran Menkominfo dalam RDPU hari ini telah dikonfirmasi Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfi), Noor Iza.

“Datang jam 12.00 WIB,” kata Noor Iza.

Isu soal kebocoran dan penyalahgunaan data pelanggan berhembus dari banyak penjuru. Tudingan mengarah ke Kominfo, operator selular, hingga Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta para mitranya.

Rudiantara dalam berbagai kesempatan menjamin bahwa data-data pelanggan tak bakal bocor. Pasalnya, Kominfo tidak pernah memegang data kependudukan masyarakat.

Baca juga: Menkominfo Bantah Isu Data NIK dan KK Dibocorkan ke Intelijen China

Data itu langsung masuk ke Dukcapil sebagai lembaga berwenang. Operator telekomunikasi pun tak bisa mengakses data tersebut, melainkan hanya mendapat jawaban atas validasi identitas pelanggannya.

Hanya saja, Rudiantara mengakui penyalahgunaan data belum bisa ditepis. Misalnya ketika fotocopy atau scan KTP seseorang beredar di internet dan dipakai oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan registrasi.

“Kalau penyalahgunaan semacam itu sebelum registrasi ini juga banyak terjadi,” ujar menteri yang kerap disapa Chief RA.

Isu kebocoran data ini mengalir kencang sehingga DPR merasa penting meminta penjelasan dari pemerintah dan para operator telekomunikasi. Dalam rapat hari ini, diharapkan semuanya jelas sehingga tak muncul kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

“Kami nggak bilang ada kebocoran data, tetapi ada sinyalnya. Makanya kami panggil Pak Menteri dan operator untuk duduk bersama,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, saat ditemui KompasTekno beberapa saat lalu.