Kode Keras buat Indonesia dari Seruan Global Hapus Akun Facebook

Pada awal Maret 2018, misalnya, marak kabar registrasi gagal. Ketika akhirnya berhasil, dicek ada puluhan identitas yang menggunakan satu nomor ponsel. Dicek lagi ke otoritas, datanya memang tunggal.

Kok bisa beda? Sudah begitu, pada kurun waktu berdekatan, muncul temuan dugaan pembelian mobil-mobil mewah menggunakan identitas orang lain.

Belum lagi, registrasi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sekaligus nomor Kartu Keluarga (KK) ibarat kata sudah membuka lebar pintu bagi peluang terkuaknya data-data yang selama ini lazim menjadi pengaman identitas dalam transaksi keuangan. Sebut saja sebagai contoh, data nama ibu kandung.

Lalu, siapa pula sejatinya penanggung jawab nomor layanan 4444 yang dipakai semua operator telekomunikasi untuk kebutuhan pendaftaran nomor ponsel? Rasanya pemahaman soal pengelolaan nomor hotline tersebut juga perlu dicermati.

Bila kelak rezim berganti kemudian arah angin kebijakan informasi dan telekomunikasi berubah, siapa yang akan mengelola nomor tersebut? Katakanlah tak lagi dipakai, kumpulan akses datanya akan dibagaimanakan?

Dari semua pertanyaan panjang itu, hal yang paling krusial adalah, seperti apa jaminan perlindungan data pribadi yang disediakan bagi penduduk negeri ini ketika kewajiban-kewajiban pelaporan menggunakan data personal itu dilaksanakan dengan patuh?

Untuk menjawab itu semua, tak perlu juga menunggu ada skandal seperti yang tengah mengguncang daratan Amerika dan Eropa terjadi terlebih dahulu di sini, bukan?