Registrasi Kartu SIM untuk Tangkal Penipuan Dinilai Cuma Mitos

KOMPAS.com - Sejak awal diberlakukan, program Registrasi kartu SIM prabayar menuai pro dan kontra. Pemerintah berdalih program ini untuk memberantas penipuan, SMS dan telepon spam, hingga aksi terorisme.

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, registrasi kartu SIM prabayar tidak solutif dan hanya menjadi “mitos” melawan kejahatan.

“Janji-janji mengurangi prank call dan angka kriminal ternyata tidak terbukti di banyak negara. Karena sebenarnya hal berbeda antara meminimalisir kejahatan dengan isu registrasi,” kata dia, usai RDP bersama Komisi I DPR RI, Selasa (10/4/2018) kemarin.

Ia menjelaskan, di beberapa negara bahkan terjadi lonjakan tingkat prevalensi kejahatan gara-gara program registrasi kartu SIM prabayar. Mulai dari pencurian telepon, hingga menfasilitasi munculnya pasar gelap, yaitu untuk data-data yang dicuri.

Sebagai contoh, Kanada membatalkan program registrasi kartu SIM prabayar setelah beberapa kali konsultasi dan tidak dapat dibuktikan bisa mengurangi kejahatan.

Baca juga: Menanti Efisiensi Industri Telko Lewat Registrasi Kartu SIM Prabayar

Meksiko juga mencabut Undang-undang (UU) yang mewajibkan pendaftaran kartu SIM prabayar setelah tiga tahun pelaksanaan. Pasalnya, dilihat tidak ada perbaikan dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan kejahatan.

“Saya sendiri sampai sekarang masih dapat spam, padahal sudah lakukan registrasi,” kata dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, saat ini proses registrasi kartu SIM prabayar masih berlangsung. Hasilnya baru bisa terlihat Mei 2018 mendatang.

"Saya katakan nanti, ini kan baru tahap satu. Saya berharap kalau nanti sudah bersih datanya, bulan Mei kami bisa lebih cepat lagi merespons (SMS dan telepon spam)," ia menuturkan beberapa saat lalu.

Terlalu buru-buru, belum ada payung hukum