Facebook Lambat Hapus Propaganda di Myanmar, Zuckerberg Minta Maaf

KOMPAS.com - Enam organisasi sipil yang terdiri atas aktivis di Myanmar mengecam Facebook. Mereka menganggap platform yang dinakhodai Mark Zuckerberg, menjadi biang keladi tersebarnya propaganda bernuansa hate-speech yang tersebar luas di Facebook, September 2017 lalu.

Konten surat itu berisikan peringatan bagi para pemeluk Budha, bahwa Muslim akan menyerang mereka. Sementara itu, konten lain juga menyebut jika Muslim diharapkan bersiap untuk menghadapi militan Budha.

Kabar tersebut menyebabkan kepanikan meluas di Myanmar. Dalam sebuah kesempatan wawancara, CEO Facebook, Mark Zuckerberg justru menjadikan insiden rantai hate-speech tersebut, sebagai contoh.

Ia mengklaim jika dalam kasus tersebut, sistem di Facebook telah mendeteksi dan menghapus pesan-pesan bernada hate-speech. Kubu aktivis justru menganggap, sebelum dihapus, mereka harus membombardir Facebook dengan menandai dan me-report konten-konten tersebut berulang kali.

Barulah setelahnnya, pegawai Facebook menyetop peredaran konten tersebut yang kadung tersebar luas.

Baca juga: Facebook Diminta Hapus Posting Ujaran Kebencian

Para aktivis pun akhirnya mengirim surat ke Zuckerberg dan mengutuk ketergantungan Facebook akan pihak ketiga, kurangnya mekanisme yang tepat saat menghadapi eskalasi darurat, keengganan untuk melibatkan para pemangku kebijakan lokal di sekitar solusi sistematis, dan kurangnya transparasi oleh Facebook.

Minta maaf

Zuckerberg pun meminta maaf secara pribadi atas penjelasannya tentang peran organisasi para aktivis tersebut, sebelum edaran konten hatespeech dihapus Facebook.

Ia mengatakan bahwa dirinya bermaksud untuk menyoroti bagaimana Facebook membangun kecerdasan buatan (AI) untuk membantu megidentifikasi konten yang kasar, penuh kebencian, dan juga konten palsu, lebih baik lagi sebelum konten tersebut ditandai oleh pengguna.

Dirinya juga menambahkan bahwa Facebook telah menambahkan peninjau konten berbahasa Burma dan juga menambah orang-orang di Facebook yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi di Myanmar.