Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2018, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar hari ini, Rabu (17/4/2018), mayoritas anggota Komisi I DPR RI mengatakan tak puas dengan jawaban Facebook terkait insiden pencurian 1 juta data pengguna yang diserahkan ke firma analis Cambridge Analytica (CA).

Akibat ketidakpuasan itu, maka tak menutup kemungkinan DPR merekomendasikan pemerintah untuk membekukan sementara layanan Facebook di Indonesia.

Adapun ketidakpuasan tersebut karena Facebook tak membawa dokumen konkrit yang diminta Komisi I DPR RI, berupa nota kesepahaman (MoU) antara Facebook dan pengembang pihak ketiga yang menyerahkan data pengguna ke CA.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkas DPR RI, Meutya Hafid, seharusnya Facebook lebih dulu mempersiapkan dokumen tersebut sebelum ikut RDPU. Hal itu disampaikan ketika RDPU ditunda untuk makan siang.

Baca juga: DPR Beri Waktu Facebook 1 Bulan Serahkan Hasil Audit

"Kalau rapat dengan DPR itu sudah menjadi kebiasaan untuk menyerahkan data-data konkrit. Bahkan pemerintah pun kalau rapat dengan DPR akan membuka data, apalagi kalau ada nota kesepakatan hukum," kata dia.

"Kami hanya menerima pernyataan sikap tanpa ada dokumen. Artinya kalau cuma itu kami juga tidak bisa percaya klaim Facebook," ia menambahkan.

Perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi 1 DPR RI, Selasa (17/4/2018) di gedung DPR/MPR.KOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi 1 DPR RI, Selasa (17/4/2018) di gedung DPR/MPR.
Kepala Kebijakan Publik Facebook Asia Pacific (APAC), Simon Milner mengatakan tak bisa memenuhi permintaan Komisi I DPR RI, karena memang tak ada MoU antara pihaknya dengan pengembang aplikasi.

"Tak ada specific agreement antara kami dan Kogan (selaku pengembang pihak ketiga yang membocorkan data ke CA). Hanya ada antara Kogan dan CA. Kami tidak punya dokumen khusus atau MoU khusus," Milner menuturkan.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan jika Facebook tak punya MoU, artinya memang jejaring sosial tersebut ceroboh dan lalai. Pasalnya, sanksi atas pelanggaran harusnya diatur dalam MoU.

"Artinya Facebook memang tidak peduli dengan data pengguna. Kalau tidak ada MoU, tidak heran pihak ketiga menyerahkan data pengguna ke pihak lain," kata Sukamta.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.