Registrasi Kartu SIM Bisa Putus Kebiasaan "Beli dan Buang"

Kompas.com - 01/05/2018, 12:08 WIB
Seorang warga memperlihatkan bukti sms sudah registrasi SIM card di Grapari kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK). KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Seorang warga memperlihatkan bukti sms sudah registrasi SIM card di Grapari kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (7/11/2017). Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meyakini bahwa kebijakan registrasi kartu seluler prabayar bukan hanya akan meningkatkan keamanan tapi juga bisa memangkas ongkos belanja operator seluler.
 
Menurutnya selama ini operator cukup banyak mengeluarkan biaya untuk membeli kartu sim dalam jumlah besar. Pasalnya pengguna di Indonesia masih kental dengan kebiasaan "beli dan buang", sehingga ongkos beli kartu SIM tidak efisien.
 
Rudiantara mengatakan, saat ini operator seluler masih mengandalkan industri asing yang memproduksi kartu SIM, bahkan setiap tahunnya, ada sekitar 500 juta kartu sim yang dibeli oleh operator seluler untuk dijual di Indonesia. 
 
"Sekarang kan industri beli 500 juta SIM card setiap tahun, dan belinya ke asing. Karena di Indonesia tidak memproduksi simcard. Dengan cara dan perilaku (konsumen) yang seperti ini (kebiasaan beli buang), ini yang harus kita ubah. Dengan begini setidaknya saya hitung, minimal kita bisa pangkas sampai 300 juta per tahun," kata Rudiantara di kantor Kominfo, Senin (30/4/2018).

Baca juga: Setelah 1 Mei, Masih Bisa Registrasi Kartu Prabayar di Gerai Operator

 
Ia menambahkan dengan begitu akan terjadi efisiensi pada neraca pengeluaran operator seluler di Indonesia. Kemudian pengeluaran yang awalnya digunakan untuk membeli simcard ini bisa dialihkan untuk pengeluaran lain misalnya pembangunan infrastruktur. 
 
"Kalau 300 juta satu simcard seharga rata-rata setengah dollar, itu berarti bisa hemat sekitra 150 juta dollar AS atau 2 triliun pertahun. Itu baru dari SIM card saja, belum dari distribution cost. Bisa dialokasikan ke operator untuk membangun jaringan juga dialokasikan ke pelanggan," lanjutnya. 
 
Dengan efisensi anggaran produksi kartu sim ini diharapkan operator bisa mengelola neraca keuangan agar lebih stabil dan memberi benefit yang lebih baik kepada para pengguna. 
 
Operator diharapkan dapat memerhatikan pengguna dengan mengalokasikan biaya-biaya tersebut untuk dibuat paket-paket yang menguntungkan pelanggan. Sehingga kebiasaan pelanggan yang "beli buang" ini bisa diubah. 
 
"Bisa diberikan keuntungan untuk pelanggan juga. Operator win, pelanggan juga win," ungkap Rudiantara. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X