Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana, Taksi Online yang Patuhi PM 108 Bebas Aturan Ganjil-Genap

Kompas.com - 09/05/2018, 18:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ), Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono mengatakan bahwa taksi online yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, bisa diperlakukan seperti angkutan umum.

Salah satu efeknya, taksi online jadi bebas melintasi jalanan yang dikenakan peraturan ganjil-genap, sama seperti angkutan umum.

"Kalau sudah mendukung (mematuhi) PM 108, artinya taksi (online) ini sudah resmi menjadi taksi (angkutan umum). Kalau sudah resmi menjadi taksi, perlakuannya tentu akan sama," ujar Bambang di usai diskusi dan sosialisasi ganjil-genap untuk angkutan sewa khusus, di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

"Sekarang kita push dulu agar 11.000-an kendaraan (Grab) yang sudah uji KIR, terus mengurus sampai mendapat stiker. Baru setelah itu diajukan lagi (soal ganjil-genap)," imbuhnya.

Baca juga: Ini Desain Stiker yang Bakal Dipasang di Taksi Online

Plat nomor jadi ganjalan

Meski secara konsep bisa diperlakukan sama, pada praktiknya tidak sesederhana itu. Aturan ganjil-genap yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 164 tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap menyatakan dengan jelas bahwa angkutan umum yang diperbolehkan tetap melintas adalah yang memiliki pelat kuning.

Sementara itu taksi online seperti Grab-Car dan Go-Car menggunakan pelat hitam menggunakan pelat hitam. Tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan angkutan umum hanya terdapat pada stiker dan kartu pengawasan.

Dengan demikian, perlu ada tambahan atau perubahan peraturan untuk menegaskan bahwa taksi online termasuk dalam kriteria angkutan umum yang diperbolehkan melintas di kawasan ganjil-genap.

Baca juga: Poin-poin Keberatan dan Kesepakatan Go-Jek, Grab, dan Uber soal Aturan Taksi Online

"Kami akan mengajukan naskah kajian untuk perubahannya. Kalau ini (ganjil-genap) Peraturan Daerah, maka harus diajukan ke DPRD dan Gubernur," ujar Kepala Divisi Transportasi Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Irjen Pol (p) Mudji Waluyo yang turut hadir dalam diskusi.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan pihaknya siap untuk mendorong para mitra pengemudi memenuhi PM 108 serta mengajukan surat rekomendasi terkait ganjil-genap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita dorong legalisasi dari sisi PM 108. Kita juga akan surat menyurat dengan otoritas Jakarta untuk perbaikan aturan, menyampaikan aspirasi mitra pengemudi Grab," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.