Ini Dia Petinggi WhatsApp yang Bertugas Menerima Laporan Hoaks

KOMPAS.com - Berita salah dan hoaks yang mudah menyebar via WhatsApp menjadi dalang rangkaian pembunuhan yang terjadi di India beberapa waktu lalu. Pemerintah India secara khusus meminta aplikasi layanan instan itu untuk berbenah.

WhatsApp diminta untuk memperbaiki fiturnya demi membantu menghentikan aksi pembunuhan yang diakibatkan prasangka dari hoaks di WhatsApp. Beberapa fitur mulai ditelurkan, seperti pembatasan pesan terusan (forwarding).

Untuk semakin memperketat sebaran hoaks, WhatsApp baru saja mengangkat pejabat baru untuk layanan aduan pengguna. Tugasnya adalah menampung semua keluhan pengguna WhatsApp, termasuk tentang hoaks dan berita palsu.

Tugas itu diamanahkan ke Komal Lahiri. Dalam profil LinkedIn-nya, Lahiri menjabat sebagai Senior Director of Global Customer Operations and Localisation di WhatsApp sejak Maret 2018. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Director, Product Planning and Operations of Shared Service di Facebook sejak 2014.

Kemudian Lahiri menjadi Senior Director of Community Operations and Head of Community Support Facebook selama dua tahun sembilan bulan.

Baca juga: Hoaks Penjual Organ Tubuh Viral di WhatsApp, Picu Kekerasan Massal di India

WhatsApp mengatakan jika Lahiri, tetap akan berkantor di Menlo Park, California, kantor pusat WhastApp. Cara pengaduan hoaks di India kurang lebih sama dengan layanan aduan yang banyak diterapkan perusahaan AS.

The Quint Komal Lahiri, pejabat WhatsApp yang khusus menangani konten hoaks.

Jika pengguna ingin menghubungi kontak tertentu, WhatsApp mempersilakan penguna untuk menyertakan nomor ponsel termasuk kode negara dalam format internasional yang lengkap.

Dilansir KompasTekno dari Mashable, Selasa (25/9/2018), belum diketahui apakah Lahiri hanya akan menampung keluhan dari pengguna WhatsApp di India saja, atau meliputi pengguna global.

Belum diketahui pula apakah nantinya Lahiri akan mengepalai divisi khusus untuk menangkal sebaran hoaks di India atau tidak. WhatsApp, dalam pernyataannya juga tidak menyebut akan melacak penyebar hoaks dan berita palsu di India.