Cabut Gugatan, First Media Ajukan Proposal Bayar Tunggakan Bolt

Kompas.com - 19/11/2018, 16:51 WIB
Ilustrasi First Media KONTAN/Achmad FauzieIlustrasi First Media

JAKARTA, KOMPAS.com - PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux yang membawahi layanan internet 4G nirkabel, Bolt telah mencabut gugatan yang ditujukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tak hanya itu, perusahaan juga menyerahkan proposal yang berisi komitmen untuk melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz kepada pemerintah.

Proposal ini dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (19/11/2018) siang hari.

Menurut Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam proposal ini, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyatakan akan membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Bahkan perusahaan akan membayar BHP yang dibebankan sampai 2020 mendatang.

Menurut pria yang akrab disapa Nando itu, saat ini pihak Kominfo tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas proposal tersebut. Nando mengatakan Kominfo dan Kemenkeu tengah membahas mekanisme pembayaran yang akan dilakukan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux pada pemerintah.

Baca juga: Nasib Bolt Diputuskan Sebelum Jam 00.00 Malam Ini

"Ada kabar baik, gugatan yang ada di PTUN sudah dicabut. Ada juga proposal dari PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux untuk mengajukan pembayaran. Pak Ismail, Dirjen SDPPI sedang menuju Kementerian Keuangan untuk bertemu Dirjen Keuangan Negara untuk membahas teknik pembayarannya seperti apa," ungkap Nando, ditemui di kantor Kominfo, Senin (19/11/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami berdiskusi dengan Kemenkeu untuk mendapat yang terbaik. Kami hargai proposal yang diajukan PT First Media dan PT Internux ini. Mereka janji mereka mau bayar," imbuhnya.

Masa tenggat telah lewat

Masa tenggat pembayaran yang diberikan Kominfo sejatinya berakhir pada 17 November kemarin. Kendati telah molor dan melewati batas waktu pembayaran, Surat Keputusan (SK) pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz pada operator Bolt sejatinya belum diterbitkan.

SK tersebut dijadwalkan akan terbit pada hari ini, Senin (19/11/2018), namun sampai saat ini masih dalam proses penandatanganan, sehingga batas waktu SK itu akan terbit atau tidak, yakni sampai pukul 00.00 WIB nanti malam.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.