Erajaya Minta Pemerintah Tegas Blokir Ponsel “BM” lewat IMEI

Kompas.com - 20/12/2018, 15:49 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

KOMPAS.com - Perusahaan retail dan distributor perangkat elektronik, PT Erajaya Swasembada, Tbk (Erajaya Group) berharap pemerintah bisa tegas dalam memberantas gadget hasil impor ilegal alias Black market (BM) di Indonesia lewat pemblokiran IMEI.

IMEI alias International Mobile Station Equipment Identity merupakan kode identifikasi untuk yang terdapat pada tiap perangkat. Kode ini rencananya akan dikatikan dengan MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) untuk identitas perangkat di jaringan seluler.

Walhasil, apabila nomor IMEI perangkat tidak terdaftar karena masuk dengan cara ilegal (BM), maka perangkat tersebut akan diblokir dan tidak bisa tersambung ke jaringan operator seluler di Indonesia.

Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communication Erajaya Group, menyarankan pemerintah untuk menggunakan pendekatan menyeluruh terhadap ekosistem industri dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Baca juga: Cara Bedakan Smartphone Resmi dan "BM" Sebelum Membeli

"Sebaiknya pemerintah harus benar-benar tegas (mengontrol ponsel  black market)," ujar Djatmiko saat ditemui dalam acara Media Gathering Erajaya Group di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). 

Ia berujar bahwa pemerintah bisa saja melakukan sweeping di lapangan. Namun, karena faktor geografis negara yang luas, pemblokiran IMEI yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pelaku industri -dari importir, operator, hingga konsumen- akan lebih efektif.   

"Dari pemerintah dulu peraturannya seperti apa, importir juga buka data yang diimpor seperti apa, kemudian IMEI diserahkan ke operator. Cara kerjanya kan seperti itu. Diluar IMEI yang dimasukan pemain resmi, akan terblokir, " terang pria yang akrab disapa Koko ini.

Merugikan semua pihak

Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communication Erajaya Group.KOMPAS.com/ WAHYUNANDA KUSUMA PERTIWI Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communication Erajaya Group.
Lebih lanjut, Djatmiko mengatakan bahwa dengan menegakkan kontrol terhadap perangkat BM via pemblokrian kode IMEI, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pengguna.

"Langsung end user yang merasakan. Jadi ketika end user beli ponsel ilegal, dimasukan ke operator manapun di Indonesia, tak akan keluar sinyalnya karena tidak dikenali (nomor IMEI), " Imbuhnya. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X