Awal 2019, Pelanggar Registrasi Kartu SIM Prabayar Bakal Diblokir

Kompas.com - 28/12/2018, 16:03 WIB
Seorang pelanggan Telkomsel sedang melakukan registrasi kartu prabayar Telkomsel. Tenggat waktu registrasi kartu prabayar paling lambat pada 28 Februari 2018. TelkomselSeorang pelanggan Telkomsel sedang melakukan registrasi kartu prabayar Telkomsel. Tenggat waktu registrasi kartu prabayar paling lambat pada 28 Februari 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna Murti mengatakan bahwa masih banyak pelanggaran registrasi kartu SIM prabayar dengan menggunakan identitas pihak lain.

Karena masih bisa diakali, maka SMS dan telepon spam pun masih beredar di masyarakat. Padahal Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa salah satu tujuan registrasi kartu SIM prabayar adalah untuk mencegah penipuan bagi konsumen.

Untuk itu, BRTI bersama dengan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Polri) bekerja sama untuk mengevaluasi skema registrasi kartu SIM prabayar.

"Setelah tahun baru nanti kita minta data-data dari operator, berapa jumlah pelanggannya, berapa jumlah pelanggan yang registrasi lebih dari tiga nomor dengan satu NIK dan KK," tandas Ketut dijumpai di kantor Kominfo, Jumat (28/12/2018).

Dari data tersebut, nomor-nomor yang dinilai melanggar ketentuan registrasi akan diblokir.

"Tapi sebelum diblokir, diberi notifikasi dulu untuk registrasi ulang," lanjut Ketut.

Baca juga: Jumlah Telepon Spam di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

BRTI sudah keluarkan ketetapan

Seperti diketahui, penyelenggaran registrasi kartu SIM prabayar resmi berakhir Mei lalu. Namun, tujuh bulan berselang, SMS dan telepon spam masih banyak dikeluhkan.

Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna Murti di kantor Kominfo, Jumat (28/12/2018).
KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma Pertiwi Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna Murti di kantor Kominfo, Jumat (28/12/2018).
Ketut mengatakan bahwa masalah ini juga masih menjadi perhatian Kominfo melalui BRTI.

November lalu, BRTI mengeluarkan Ketetapan BRTI (TAP BRTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan Melawan hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasas Telekounikasi.

Aturan ini ditujukan untuk mempertegas penyelenggaran registrasi agar tidak multitafsir.

Ketut menjelaskan bahwa aturan tersebut juga melarang registrasi kartu secara masif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X