Bukalapak Ingin Punya Layanan Pajak, KTP, dan Paspor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukalapak tidak hanya ingin sekadar menjadi platform e-commerce semata. Salah satu startup unicorn Indonesia ini memiliki rencana untuk merevolusi e-government (pemerintahan elektronik).

"Kami ingin mengajak pemerintah daerah untuk membuka layanan di Bukalapak. Jadi kami ingin aplikasi Bukalapak menjadi saluran untuk membuka layanan pemerintah, termasuk pajak, mungkin nanti KTP, atau paspor dan lainnya," jelas CEO Bukalapak, Achmad Zaky dalam acara ulang tahun Bukalapak ke-9 di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Zaky mengatakan bahwa tahun ini sudah banyak kerja sama yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah, salah satunya adalah peluncuran E-Samsat di Jawa Barat beberapa hari lalu. E-Samsat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan melalui layanan mobile.

Sebagai bentuk keseriusannya mengimplementasikan e-government, Zaky mengatakan akan membentuk tim khusus untuk merealisasikannya. Tak hanya pemerintah daerah, Bukalapak juga bekerja sama dengan Kementrian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca juga: Bukalapak Gandeng Warung-warung Sasar Transaksi Offline

Kerja sama itu diwujudkan dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang memungkinkan pemilik warung untuk mendapat pembiayaan pinjaman usaha maksimal 10 juta per nasabah. Pinjaman dari UMi ini bisa digunakan para pemilik warung Mitra Bukalapak untuk mengembangkan usaha mereka.

Menurut Zaky, pemerintah selama ini sudah memberikan dukungan yang tepat dengan membangun infrastruktur.

"Karena salah satu masalah e-commerce kita itu biaya logistik masih mahal. Jadi kalau ada pembeli dari Papua selisihnya akan jauh sekali dengan pembeli dari Jawa," papar Zaky.
Ia juga mengatakan, masalah tersebut tidak semata terjadi antar pulau.

"Indonesia itu terbagi menjadi masyarakat urban dan desa. Nah di desa bermasalah juga. Maksud saya, insfrastruktur di Jawa sendiri, di desa-desa juga masih banyak membutuhkan akses," lanjut Zaky.

Masalahnya tidak hanya berkutat pada infrastruktur, ia mengatakan masalah lain seperti transaksi keuangan.

"Makannya fintech kan juga dibuka sama pemerintah, saya pikir akan ada revolusi fintech," pungkas Zaky.