Ponsel 5G Bisa Jadi Korban "Shutdown" Pemerintah AS

KOMPAS.com - Peluncuran perangkat dengan jaringan internet 5G dan beberapa teknologi lain terancam mundur. Hal ini lantaran pemerintah AS di bawah adminitrasi Presiden Donald Trump, masih menutup layanan pemerintah secara parsial (shutdown).

Hingga hari ini, Selasa (15/1/2019), penutupan layanan pemerintah telah berlangsung selama 24 hari, terhitung sejak 22 Desember lalu.

Shutdown era Trump ini menjadi yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang pemerintahan Bill Clinton tahun 1995-1996 yang ebrlangsung selama 21 hari.

Akibatnya, banyak banyak layanan yang tersendat, seperti Komisi Komunikasi Federal (FCC), Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), dan lembaga sertifikasi kemanan konsumen lainnya.

Asosiasi industri telekomunikasi (TIA) yang mewakili pembuat perkakas telekomunikasi mengatakan bahwa shutdown memperlambat peluncuran perangkat dengan konektvitas baru yang memnutuhkan sertifikasi dari FCC yang bakal menghambat penyebaran 5G.

Baca juga: Ponsel 5G Samsung Bakal Hadir di AS Pertengahan Tahun Ini

Menurt Cinnamon Rogers, SVP Government Affairs TIA, shutdown kali ini datang disaat yang kurang tepat.

"(Shutdown) datang di saat yang penting bagi AS untuk tetap menjadi pemimpin dalam persaingan 5G di dunia," jelasnya.

Jika para vendor perangkat tidak segera mendapatkan sertifikasi FCC, maka akan timbul dampak buruk dan serius untuk penyebaran perangat dengan koneksivitas 5G serta ekosistem teknologi generasi selanjutnya yang akan didukung 5G.

Setelah shutdown diumumkan, FCC menghentikan sebagian besar operasinya per tanggal 3 Januari 2019. Namun beberapa sektor masih terus berlanjut, seperti pelelangan spektrum 5G yang saat ini sedang berlangsung.

Seperti lembaga pemerintahan lainnya, FCC juga merumahkan 80 pegawainya dan menutup beberapa database yang digunakan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang untuk bekerja dengan para pengembang produk dan laboratorium.

FCC menjadi lembaga yang krusial untuk peluncuran produk telekomunikasi. Semua perangkat yang memancarkan energi radio frekuensi harus mendapat sertifikasi dari FCC untuk memastikan energi tersebut aman untuk manusia.

Hampir sebagian besar uji coba dilakukan di perusahaan outsourcing resmi dari FCC atau lembaga sertifikasi telekomunikasi (TCB). Untuk kebanyakan produk, FCC harus memberikan keputusan final.

Terancam Tidak Bisa Menjual Produk

Ketika FCC mengumukan rencana shutdown, hal itu mengisyaratkan bahwa perusahaan pihak ketiga tidak bisa mengajukan aplikasi untuk mengklaim peralatan atau mengeluarkan hibah untuk sertifikasi, karena akses terbatas ke database.

"Beberapa produk yang memiliki transmitter di dalamnya belum disertifikasi sampai shutdown berakhir," jelas Ron Quirk, pengacara dari firma hukum telekomunikasi Marashlian & Donahue PLLC.