Media Sosial Dilarang Iklan Kampanye Selama Masa Tenang Pemilu

Kompas.com - 25/03/2019, 17:10 WIB
Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja (kiri), dan  Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Senin (25/3/2019). KOMPAS.com/ GITO YUDHA PRATOMOKomisioner Bawaslu, Rahmat Bagja (kiri), dan Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo, Senin (25/3/2019).
|
Editor Oik Yusuf

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi peredaran konten iklan kampanye di media sosial selama masa tenang pada tanggal 14 sampai 16 April mendatang.

Menurut Kominfo dan Bawaslu, peredaran konten kampanye berbayar di media sosial termasuk hal yang dilarang selama masa tenang.

Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan larangan ini hanya sebatas pada konten berbayar alias iklan. Sementara, posting yang menjadi bagian dari percakapan para pengguna tetap akan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur hoaks.

Baca juga: Google Tolak Pajang Iklan Kampanye Pemilu 2019 di Indonesia

"Tidak boleh ada kampanye di masa tenang baik dari peserta, pelaksana maupun simpatisan. Iklannya yang dilarang. Kalau percakapan, tidak bisa dilarang karena sudah dilindungi UUD soal kebebasan berbicara," kata Rahmat dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Senin (25/3/2019).

Menurut Rahmat, kebijakan ini sudah disepakati oleh beberapa platform media sosial yang memiliki fitur posting berbayar. Kesepakatan ini dibuat dari hasil diskusi antara Kominfo, Bawaslu, Google, Facebook, Twitter, Line, Bigo, Live Me, serta Kwai Go pada Senin, (25/3/2019).

Pelanggar bisa ditutup

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Pangerapan juga menegaskan bahwa jika ada platform yang melanggar aturan ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi bahkan hingga penutupan.

"Pengendalian kami langsung ke platform. Posting dalam bentuk ads (iklan), itu yang disepakati untuk dilarang. Kalau ada yang melanggar bisa kena sanksi administrasi, kalau ada pembiaran yang masif, bisa ditutup," kata Samuel.

Kendati demikian, baik Kominfo maupun Bawaslu belum menerapkan aturan serupa bagi para pengiklan yang menggunakan buzzer. Pasalnya, para buzzer ini bukanlah sebuah platform, melainkan akun individu yang memiliki jaringan serta keterbacaan yang besar.

Baca juga: Bangladesh Matikan Seluruh Layanan Internet Jelang Pemilu

"Tadi sempat saya bahas juga soal buzzer. Sampai saat ini, buzzer masih belum termasuk (yang dilarang), tapi nanti kami akan konsultasi lagi ke KPU. Tadi yang disepakati adalah iklan ke platform, belum ke individual," lanjutnya.

"Pokoknya, akun biasa yang hanya bercakap-cakap soal pemilu tidak kami takedown. Kami utamakan dan awasi konten yang berupa iklan. Beda cerita kalau ada posting hoaks, itu sudah beda lagi aturannya," pungkas Samuel.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X