Sampai Kapan Pemerintah Batasi Akses ke WhatsApp dan Instagram?

Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-kericuhan setelah pengumuman hasil Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah membatasi akses media sosial untuk pengguna internet di Indonesia mulai Rabu (22/5/2019).

Langkah tersebut dilakukan untuk meredam penyebaran kabar bohong yang membuat situasi semakin panas.

Kominfo tidak membatasi seluruh akses ke media sosial, melainkan hanya beberapa fitur saja yang rawan disalahgunakan. WhatsApp dibatasi tidak bisa mengirim dan menerima foto dan video. Facebook dan Instagram juga mendapat perlakuan yang sama.

Lantas sampai kapan pemerintah akan terus memblokir akses ke media sosial ini?

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pemblokiran ini akan kembali dibuka jika situasi sudah kondusif. Itu pun bergantung pada instruksi pihak keamanan.

"Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri," ungkap Rudiantara sebagaimana dikutip KompasTekno dari Tribunnews, Jumat (24/5/2019).

Tak hanya itu, Rudiantara pun meminta maaf pada masyarakat atas kerugian yang dialami dalam pembatasan sementara akses media sosial dan aplikasi berkirim pesan ini.

Ia berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari pembatasan tersebut.

"Saya mohon maaf apabila ada yang dirugikan. Saya mohon pengertiannya masyarakat yang terdampak," kata Rudiantara dalam wawancara dengan Kompas TV.

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

"Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi," lanjutnya.

Dibatasi 3 hari

Sementara itu, Menko Polhukam, Wiranto juga mengatakan hal senada. Ia mengatakan selama beberapa hari ke depan, pengguna media sosial dan aplikasi pesan akan kesulitan mengakses foto dan video.

"Ya dua-tiga hari berkorban untuk tidak melihat gambar, kalau teks, bisa," katanya.

Wiranto menegaskan, tindakan ini dilakukan bukan untuk sewenang-wenang, melainkan untuk mengamankan kondisi negeri.

"Ini upaya mengamankan negeri ini. Kita sama-sama memiliki negeri ini, jadi berkorban 2 sampai 3 hari enggak lihat gambar," pungkasnya.