Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun, Kominfo Janji Bangun Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI guna membahas anggaran untuk tahun 2020 mendatang.

Dalam rapat yang berlangsung pada Selasa (18/6/2019) ini, Kominfo mengajukan anggaran sebesar 5,6 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar 5,4 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, anggaran tersebut akan lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Rudiantara mengatakan, hal tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat.

Baca juga: UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Rampung Sebelum Oktober

"Fokus Kominfo sejalan dengan pemerintah. Infrastruktur akan terus dibangun beserta dengan Sumber Daya Manusia," ungkap Rudiantara saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Selasa (19/6/2019).

Ia pun mengatakan, anggaran ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Anggaran yang naik sekitar 200 miliar itu dijanjikan akan menghasilkan output dan outcome yang lebih bagus dari tahun 2019.

"Sampai sekarang kan penyerapan yang paling bagus itu tahun 2018. Tahun 2018 itu sampai lebih dari 94 persen," lanjut Rudiantara.

Dalam pemaparannya ketika rapat berlangsung, Rudiantara mengatakan bahwa kenaikan tersebut sebenarnya relatif tidak besar. Jumlah anggaran Kominfo menurut Rudiantara tak banyak bergerak dari tahun ke tahun.

"Kita lihat peningkatan pagu indikatif Kominfo ini dari tahun 2017 sampai 2020 hanya sekitar 11 persen atau 12 persen. Ini tidak bergerak banyak dari tahun ke tahun," ungkapnya.

Baca juga: Kominfo Belum "Kebelet" Gelar 5G di Indonesia

Sebagai informasi, anggaran Kominfo pada tahun 2017 adalah sektar Rp 4,9 triliun, kemudian di tahun 2018 ada peningkatan menjadi Rp 5,1 triliun dan di tahun 2019 menjadi Rp 5,4 triliun.

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk sejumlah program kerja seperti penyelenggaraan event nasional yakni PON dan Perpanas 2020 sebesar Rp 40 miliar, kemudian infrastruktur sebesar Rp 2,8 Triliun serta government public relations sebesar Rp 96 Miliar.

Kemudian pengembangan sumber daya manusia melalui literasi digital sebesar Rp 421 miliar, pembangunan ekosistem ekonomi digital sebesar Rp 69 miliar dan pengelolaan frekuensi sebesar Rp 185 miliar.