Pemerintah Sempat Batasi Internet di Papua

 KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat membatasi akses internet di sejumlah wilayah di Papua, Senin (19/8/2019). Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan hal itu dimaksudkan demi mencegah peredaran hoaks.

Pihak Kominfo sejauh ini telah mengidentifikasi dua hoaks yang beredar. Kabar bohong pertama berupa foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya.

Kemudian, hoaks kedua merupakan pesan yang berisi informasi bahwa Polres Surabaya telah menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

Baca juga: Ini Dia, Isi Lengkap Rencana Aturan Blokir Ponsel BM

"Kementerian Kominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/ bandwidth di beberapa wilayah Papua di mana terjadi aksi massa, seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain," ujar Ferdinandus dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2019).

Pembatasan bandwidth dilakukan secara bertahap sejak siang tadi, tepatnya pukul 13.00 WIT. Kendati demikian, pada malam ini, akses internet di wilayah-wilayah tadi sudah kembali seperti semula.

"Sehubungan dengan situasi di wilayah Papua sudah kondusif, maka mulai malam ini (Pukul 20.30 WIT) akses telekomunikasi sudah dinormalkan kembali," kata Ferdinandus.

Kemenkominfo mengimbau masyarakat tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya dan informasi bernada ujaran kebencian serta berbau SARA, karena bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun, Kominfo Janji Bangun Infrastruktur

Pagi ini, kerusuhan sempat pecah di daerah Manokwari, Papua Barat. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari.

Demo berlangsung anarkistis karena massamelemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso. Kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.