Google Sebut UU Perlindungan Data Pribadi Bisa Menyusahkan Startup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah menggodok Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang ditargetkan bakal rampung sebelum bulan Oktober mendatang.

Undang-undang yang saat ini masih berupa RUU (Rancangan Undang-undang) ini diharapkan dapat melindungi dan meminimalisir penyalahgunaan data pribadi pengguna internet.

Meski dirancang sebagai bentuk perlindungan, Google meminta pemerintah agar Undang-undang tersebut tidak memberatkan perusahaan-perusahaan rintisan ( startup).

Baca juga: UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Rampung Sebelum Oktober

Pasalnya menurut Putri Alam, Head of Public Policy Google Indonesia, standar regulasi data yang terlalu ketat justru bisa mematikan startup yang baru tumbuh.

“Kasihan kalau perusahaan yang kecil ini harus mematikan inovasi karena hanya semata demi memenuhi privasi saja," kata Putri di sela-sela acara #Jagaprivasimu di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

"Contohnya GDPR yang standarnya tinggi, itu malah susah untuk pelaku usaha kecil seperti startup,” imbuh dia.

Kendati demikian, Putri tidak merinci bagaimana persisnya UU Perlindungan Data Pribadi bisa mematikan atau menyulitkan startup.

Adapun GDPR atau General Data Protection Regulation adalah peraturan tentang penggunaan data pribadi di Eropa yang mulai berlaku pada Mei tahun lalu. Isinya antara lain mengatur soal tata cara penyimpanan dan pengolahan data, serta persetujuan individu sumber data.

Perhatian ke perusahaan kecil

KOMPAS.com/ GITO YUDHA PRATOMO Putri Alam, Head of Public Policy Google Indonesia, di sela-sela acara Jagaprivasimu di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). 

"Google adalah perusahaan besar, harus diperhatikan juga perusahaan kecil yang baru mau tumbuh dan ingin berinovasi. Harus diperhatikan apakah aspek-aspek dalam RUU PDP ini bisa juga ditujukan untuk mereka," tambahnya.

Baca juga: Pentingnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri 4.0

Saat ini UU PDP ditargetkan selesai sebelum bulan Oktober mendatang. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kominfo meminta Komisi I DPR agar segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.

Kendati demikian, beberapa waktu lalu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang tengah digodok Kementerian Kominfo belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan data.

Bahkan RUU PDP ini dinilai malah tumpang tindih antara satu sama lain. Menurut studi Elsam pada 2016, sedikitnya ada sekitar 30 Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi.

Undang-undang ini tercecer di berbagai ruang lingkup dan tidak terkumpul dalam satu wadah. Akibatnya, ada kekaburan istilah dan ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi.