Karyawan Google Dilarang Bahas Politik di Kantor

KOMPAS.com - Google mengumumkan peraturan baru yang diperuntukkan bagi para pegawainya. Aturan tersebut melarang para Googlers, istilah untuk pegawai Google, untuk berdebat tentang isu politik di ruang kerja.

Mereka juga diminta untuk tidak berkomentar yang tidak pantas tantang informasi perusahaan.

Menurut Google, peraturan itu dibuat agar Googlers bisa saling menghormati dalam komunikasi internal, dengan melarang mereka berkomentar yang bisa membuat pegawai lain meresa tidak diterima.

"Jangan mengejek, nama panggilan, atau menyerang pribadi secara spesifik. Buatlah komentar yang menghormati tentang dan kepada rekan Googlers-mu," tulis aturan baru itu.

Baca juga: Buzzer Politik Diusulkan Jadi Profesi Terlarang di Indonesia

Aturan yang sedikit mirip sebenarnya sudah bergulir tahun lalu, sejak kasus James Damore, yang diketahui pernah mengedarkan memo setebal 10 halaman secara internal yang bernada seksis.

Ia mengatakan karyawan teknisi di Google kurang sesuai jika diisi perempuan. Walhasil, Damore dipecat oleh CEO Google, Sundar Pichai.

"Saat berbagi informasi dan gagasan dengan kolega membantu membangun komunitas, mengganggu hari kerja dengan berdebat tentang politik atau isu terkini tidak (membangun komunitas)," tulis aturan terbaru Google untuk pegawainya.

Beberapa pihak menilai aturan ini akan menekan kegiatan aktivisme di internal.

"Tugas utama kita adalah bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan saat direkrut, bukan untuk menghabiskan waktu berdebat tentang topik di luar pekerjaan," tulis aturan lainnya.

Menurut Google, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pengguna dan integritas Google sebagai perusahaan teknologi kelas global.

"Bekerja di Google membutuhkan tanggung jawab yang besar. Sangat penting bagi kami menghormati kepercayaan itu dan menjunjung tinggi integritas produk dan layanan kami. Pedoman ini resmi dan berlaku saat keryawan Google berinteraksi di tempat kerja," jawab perwakilan Google.

Google kerap mendapat kritikan dari pegawai internal maupun mantan pegawainya. Salah satunya, mereka menolak Google bekerja sama dengan badan imigrasi AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan Customs dan Border Protection (CBP).

Baca juga: 19 Kata yang Hanya Dimengerti oleh Karyawan Google

Hal itu karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terkait kebijakan perbatasan AS dengan negara Amerika Latin.

Mantan pegawai Google mengatakan, bekas kantornya sudah lama berusaha menekan diskusi di luar topik pekerjaan oleh karyawannya.

"Gagasan bahwa diskusi tentang kerja sama Google dan CBP serta ICE tidak terkait dengan pekerjaan mereka adalah tidak masuk akal," ujarnya menanggapi isu memo aturan terbaru di internal Google, dilansir KompasTekno dari The Verge, Minggu (25/8/2019).

Tidak Membatasi Ekspresi

Di sisi lain, Google mengklaim aturan ini tidak membatasi ruang berpendapat soal politik oleh para pegawainya.

"Tujuan kami bukan untuk meredam diskusi internal atau membatasi Googlers menyuarakan pendapatnya," jelas perwakilan Google.

"Kami ingin Googlers berbicara saat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dan kami menyediakan banyak cara untuk menyampaikan pendapat mereka untuk menyuarakan perubahan," imbuh perwakilan Google.

Dalam aturan terbaru ini, Google juga mengatakan karyawan bisa blak-blakan terkait topik pekerjaan. Termasuk perihal gaji, jam kerja, syarat dan ketentuan kerja, atau segala bentuk pelanggaran hukum yang berlaku.

Baca juga: Belasan Karyawan Google Kompak Mundur

Hal tersebut dijamin perlindungannya oleh undang-undang perburuhan AS.

Kendati demikian, Google juga menekankan batasan perlindungan hukum, apabila karyawan mengungkapkan sesuatu hal yang rahasia tentang perusahaan.

Kemungkinan yang dimaksud adalah pengungkapan proyek rahasia seperti proyek Maven dengan militer AS atau Dragonfly, mesin pencarian khsuus yang konon dibuat untuk China.