Qualcomm Boleh Lanjutkan "No License No Chips" yang Ditentang Apple

Kompas.com - 28/08/2019, 07:17 WIB
Ilustrasi logo Apple dan Qualcomm TheVergeIlustrasi logo Apple dan Qualcomm

KOMPAS.com - Kampanye "no license, no chips" Qualcomm mendapat pertentangan dari beberapa vendor smartphone, salah satunya adalah Apple. Qualcomm dianggap memanfaatkan dominasinya dan dianggap melanggar undang-undang anti- monopoli.

Imbasnya, Komisi Perdagangan Federal (FTC) menuntut Qualcomm untuk mengganti strateginya. FTC juga meminta Qualcomm melakukan negosiasi ulang tentang lisensi dengan beberapa kliennya.

Namun dari perkembangan terakhir, putusan sidang pengadilan banding sirkuit sembilan yang membawahi beberapa negara bagian AS, memutuskan Qualcomm bisa melanjutkan bisnisnya dengan kampanye "no license, no chips".

Qualcomm tidak harus mengganti strategi atau melakukan negosiasi ulang dengan pelanggannya.

"Kami senang bahwa pengadilan mengabulkan permintaan kami dan percaya bahwa keputusan pengadilan distrik akan dibatalkan setelah kepatutan banding kami dipertimbangkan," jelas Don Rosenberg, wakil presiden dan penasihat umum Qualcomm.

"Selama masa proses banding masih berlanjut, Qualcomm akan tetap mempertahankan praktik lisensi. Ini akan memungkinkan Qualcomm untuk terus berinvestasi dalam menciptakan teknologi penting bagi komunikasi mobile pada transisi 5G," imbuhnya.

Proses banding akan dimulai kembali pada Januari 2020 mendatang. Bulan Mei lalu, hakim pengadilan distrik, Lucy Koh mengatakan, kampanye "no license, no chips" semakin menguatkan dominasi Qualcomm.

Sebab, aturan itu memaksa pelanggan Qualcomm membayar lisensi atas royalti penggunaan chipset. Kemenangan Qualcomm ini juga membuat FTC tidak puas.

"Kami menghormati keputusan tersebut dan akan mencari cara untuk mempertahankan kepatutan keputusan pengadilan distrik," jelas Direktur FTC, Bruce Hoffman, dilansir KompasTekno dari Phone Arena, Senin (26/8/2019).

Hoffman mengatakan, meski Qualcomm berhak melanjutkan praktik bisnisnya, namun beberapa batasan tetap harus berlaku. Ada beberapa syarat pemantauan yang harus diikuti.

Menurut Lucy, Qualcomm harus menyerahkan laporan kepatuhan keputusan dan laporan penagwasan selama tujuh tahun keapda FTC tiap tahunnya.

Qualcomm juga dilarang mencegah atau membungkam para pelanggannya yang berbicara soal masalah anti-monopoli yang dituduhkan kepada Qualcomm.

Keputusan pengadilan yang memenangkan Qualcomm dikarenakan adanya dua opini pemerintah yang berbeda.

"Kasus ini unik, karena pemerintah sendiri terbelah menjadi dua pendapat tentang kepatutan hasil sidang dan pengaruhnya terhadap kepentingan publik," tulis pengadilan dalam arsipnya.

FTC menganggap taktik bisnis Qualcomm dianggap melanggar undang-undang anti-monopoli dan memanfaatkan dominasinya.

Sementara di sisi lain, Departemen Pertahanan mengatakan gugatan melawan Qualcomm justru akan mengancam keamanan nasional karena dapat menghambat perusahaan semikonduktor asal AS itu menjadi pemimpin global 5G.

Baca juga: Huawei Masuk Blacklist, Intel dan Qualcomm Setop Pasokan Komponen?

Apple menjadi salah satu pelanggan Qualcomm yang sempat bermasalah karena kampanye "no license, no chips" ini. Sengketa hukum antara Apple-Qualcomm pun baru berakhir awal tahun ini.

Keduanya sepakat mencabut seluruh perkara pengadilan yang bergulir di beberapa negara. Mereka juga membuat beberapa perjanjian, misalnya, Apple sepakat membayar Qualcomm dengan nominal tertentu dan tidak disebutkan untuk apa.

Rumor yang beredar jumlah pembayaran itu mencapai 4,5 miliar dollar AS. Qualcomm juga akan memberikan lisensi selama enam tahun untuk Apple dan beberapa perjanjian pasokan chip dalam beberapa tahun ke depan.

Baca juga: Apple dan Qualcomm Damai, Intel Tersingkir dari 5G Smartphone



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X