Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sebab Calon Ibu Kota Baru Masih Sedikit Menara BTS

Kompas.com - 26/09/2019, 15:22 WIB

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kandidat ibu kota negara Indonesia. 

Sebagai calon ibu kota baru, wilayah Kutai Kertanegara sejatinya harus menggenjot beragam infrastruktur untuk menunjang kegiatan pemerintahan ibu kota, salah satunya infrastruktur telekomunikasi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman, kepada KompasTekno di Kedaton Kutai Kartanegara, Selasa (24/9/2019).

"Ketika titik IKN (Ibu Kota Negara) sudah mulai muncul, saya yakin infrastruktur seperti telekomunikasi, listrik, air, itu pasti akan terjadi percepatan," sebut Yacoub.

Baca juga: Masih Banyak Blank Spot Sinyal di Daerah Calon Ibu Kota Baru

Khusus untuk infrastruktur telekomunikasi, Yacoub mengaku masih ada kesulitan untuk membangunnya secara merata di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara, terutama di wilayah hulu. 

Perwakilan Telkomsel bersama perwakilan daerah Kutai Kartanegara berfoto di Kedaton Kutai Kartanegara, Selasa (24/9/2019). Ket. foto: (kiri tengah) Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman, (kanan tengah) Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, H. Heriansyah.KOMPAS.com/Bill Clinten Perwakilan Telkomsel bersama perwakilan daerah Kutai Kartanegara berfoto di Kedaton Kutai Kartanegara, Selasa (24/9/2019). Ket. foto: (kiri tengah) Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman, (kanan tengah) Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, H. Heriansyah.
"Kenapa infrastruktur telekomunikasi itu agak lambat, karena semakin kita ke hulu, jumlah penduduk per kilometer semakin kecil," jelas Yacoub.

"Di Tabang itu, (salah satu) kecamatan Kutai Kartanegara yang wilayahnya cukup luas, satu kilometer persegi itu isinya cuma 21 orang," imbuhnya.

Dengan kondisi seperti ini, beberapa operator seluler, menurutnya, kemungkinan enggan berinvestasi jaringan di daerah tersebut, lantaran mungkin tidak menguntungkan dari segi bisnis.

Ada 18 tower di beberapa titik di Kutai Kartanegara

Meski demikian, pemerintah Kutai Kartanegara sendiri sejak tahun 2001 sebenarnya sudah membangun setidaknya 18 tower di berbagai titik kecamatan di wilayah yang menjadi kandidat ibu kota baru ini.

Foto Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman (kiri), dan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, H. Heriansyah (kanan), saat dijumpai di Kedaton Kutai Kartanegara, Selasa (25/9/2019)KOMPAS.com/Bill Clinten Foto Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman (kiri), dan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, H. Heriansyah (kanan), saat dijumpai di Kedaton Kutai Kartanegara, Selasa (25/9/2019)

Namun, alih-alih ditempeli dengan alat base transceiver station (BTS) dari operator seluler, belasan tower ini masih digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. 

"Saat ini memang itu (tower) digunakan oleh pemerintah daerah untuk sistem intranet, yaitu sistem pengelolaan keuangan kami," tutur Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, H. Heriansyah, dalam kesempatan yang sama.

Heriansyah mengatakan operator-operator seluler, termasuk Telkomsel, belum bisa memasang BTS di belasan tower ini, lantaran terhambat masalah perizinan frekuensi. 

Baca juga: Telkomsel Incar 1,2 Juta Pelanggan 4G Baru di Kalimantan

"Dalam proses pelaksanaannya (tower) terkendala dengan izin untuk menggunakan gelombang. Nah itu izin yg belum ditembus," ujar Heriansyah.

Ke depannya, Heriansyah mengatakan bahwa pemerintah daerah Kutai Kartanegara akan terus melakukan upaya-upaya, seperti mempermudah perizinan bisnis dan frekuensi jaringan, untuk menggenjot infrastruktur jaringan di wilayah ini.

"Government business itu agak susah, aturannya ribet, nah itu yang terkendala. Semoga nanti ke depan ini bisa dikelola satu badan perusahaan daerah yang bisa lebih cepat," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.