Pemerintah Kejar Pajak Google, Facebook, dan Netflix dengan "Omnibus Law"

Kompas.com - 26/11/2019, 10:05 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Konsekuensinya, perusahaan-perusahan seperti Google, Netflix, Spotify, hingga Facebook bisa menjadi objek pajak sekaligus penarik pajak.

Omnibus law menjadi kesempatan Kemenkeu untuk memasukan pasal ini, lantaran undang-undang, perusahaan-perusahaan jenis tersebut bukan bagian dari objek pajak.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perusahaan tersebut seharusnya menyetor Pajak Penghasilan (PPh). Namun, tak adanya kehadiran fisik perusahaan tersebut di Indonesia menjadikan upaya ini sulit.

"Kalau saat ini, dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, seharusnya dia bayar pajak penghasilan. Kami akan sampaikan agar men-justification fisical present but also significant economic present (tidak hanya mempertimbangkan kehadiran fisik tetapi juga nilai ekonomi)," ujarnya.

DJP saat ini tengah melakukan inventarisasi perusahaan sejenis yang memperoleh penghasilan, namun tak menempatkan perwakilannya di Indonesia.

Baca juga: Akhirnya, Google Setuju Lunasi Utang Pajak di Indonesia

*Artikel ini telah tayang di situs Kontan.co.id dengan judul "Pemerintah kejar pajak Netflix dan Google dengan omnibus law"

Halaman:


Sumber
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X